BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank Jabar Banten Cabang Tasikmalaya dan Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya

4.1.1 Gambaran Umum Bank Jabar Banten Cabang Tasikmalaya

1. Sejarah Singkat Bank Jabar Banten

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat adalah Bank milik Pemerintah Propinsi Jawa Barat, bersama-sama dengan Pemerintahan Kota/Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten, didirikan berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961 dengan modal dasar pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,-, berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 1996 menjadi Rp. 250.000.000.000,-. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan pada tanggal 16 April 2001, disetujui peningkatan modal dasar Bank Jabar Banten menjadi Rp 1 triliun. Sejak tahun 1992 aktifitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 serta berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 1995 mempunyi sebutan “Bank Jabar Banten” dengan logo baru.

Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan maka berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 1998 dan Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor 8 Tanggal 15 April 1999 yang telah disyaratkan oleh Mentri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar Banten diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Persero Terbatas (PT). seiring dengan tuntutan era globalisasi, hal tersebut membuka peluang untuk lebih memperluas ruang gerak operasional sekaligus mengubah image Bank Jabar Banten yang selama ini terbatas melayani masyarakat daerah Propinsi Jawa Barat saja menjadi sebuah Bank Daerah yang berwawasan global, berdasarkan keputusan RUPS Bank Jabar Banten tanggal 22 April 2002, pemegang saham Bank Jabar Banten bertambah lagi dengan masuknya Pemerintahan Daerah Kota Tasikmalaya, Kota Ciamis dan Pemerintahan Daerah Propinsi Banten Sebagai pemilik.

  1. 2. Visi Dan Misi Bank Jabar Banten Cabang Tasikmalaya
    a. Visi

Menjadi 10 (sepuluh) Bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia.

b. Misi dan Fungsi

Penggerak dari pendorong laju perekonomian di daerah, sebagai pemegang kas daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah.

“MITRA USAHA MENUJU SEJAHTERA”

Sebagai pernyataan dari budaya perusahaan yang tercantum diatas, kami memiliki pilar-pilar budaya perusahaan yang merupakan penjabaran atas Pilar Utama di atas sebagai acuan pokok bagaimana prilaku seluruh jajaran Bank Jabar Banten dalam melakukan pengolahan bisnisnya.

Pilar-Pilar Budaya Perusahaan Bank Jabar Banten

1)             Orientasi kepada pasar

2)             Pengelolaan dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia

3)             Pemenuhan kepentingan semua pihak (stakeholder)

4)             Peningkatan kualitas kinerja.

3. Struktur Organisasi Dan Uraian Jabatan Bank Jabar Banten Cabang Tasikmalaya

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang tata kerjanya memerlukan banyak orang maka diperlukan penyusunan organisasi yang teratur dan disusun secara tersendiri sehingga terlihat suatu kerjasama yang baik antara pimpinan dan karyawan bank itu sendiri.

Suatu organisasi yang salah menyebabkan simpang siurnya tata laksana pekerjaan karena batasan-batasan yang kurang jelas, karena itu organisasi yang baik merupakan masalah yang penting atau pokok bila bank ingin bekerja secara efektif  dan efisien dengan tidak mengurangi dan mempengaruhi terhadap pelayanan masyarakat yang pada akhirnya tercapai tujuan organisasi yang dikehendaki.

Tujuan dari organisasi itu sendiri antara lain :

  1. Untuk memudahkan pelaksanaan tugas
  2. Memudahkan pengawasan
  3. Kegiatan bawahan terarah pada tujuan yang telah ditetapkan
  4. Menentukan dan memperoleh bawahan yang dibutuhkan.

Untuk kelancaran pembagian tugas dari dalam memiliki struktur organisasi, maka kantor Bank Jabar Banten Cabang Tasikmalaya memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BANK JABAR BANTEN CABANG TASIKMALAYA

- Analisis Kredit                    – Analisa Supervisi            – Ass. Pelayanan                  – Ass. Adm. Kredit              – Analisa Kredit

- Ass. Kredit Standar             – Ass. Satuan Tugas            Rek. & Informasi               – Ass. Laporan Kredit          – Ass. Pelayanan

- Ass. Pemasaran                     Khusus                             – Ass. Pelayanan Jasa          – Ass. Adm. Dana & Jasa      Nasabah

- Kasir                                 – Ass. Adm. Kliring             – Ass. Admnstrsi

- Teller                                – Ass. Adm. Keuangan         – Teller

- Ass. Pelayanan                  – Ass. Laporan Keuangan

Payment Point                   – Ass. PDE

- Ass. Kepegawaian

- Ass. Adm. Umum

- Satpam

- Pengemudi

- Pramubhakti

-    Ass. Kantor Kas

-    Teller

Keterangan           : Pengisian Jabatan didasarkan kepada kebutuhan

Formasi serta beban kerja.

Gambar 3

Uraian Jabatan

1) Pimpinan Cabang

Bertanggung jawab untuk :

a)             Melaksanakan misi Kantor Cabang serta keseluruhan, yaitu membantu Dirksi untuk memperoleh laba yang wajar melalui 1 (satu) penyediaan produk dan jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat di daerah kerja Cabang, mendorong pemberdayaan ekonomi serta berfungsi sebagai pengelola uang daerah, dalam rangka mewujudkan Bank yang berkembang secara sehat, dinamis, mandiri dan terpercaya serta memberikan kontribusi yang nyata terhadap pendapatan asli daerah

b)            Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur

c)             Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta mengelola bisnis di Wilayah kerja cabang

d)            Merencanakan, mengembangkan serta mengelola layanan unggul kepada nasabah

e)             Mengelola Uang Daerah (bagi Kantor Cabang yang tidak memiliki unit PKD)

f)             Memberkan kontribusi laba yang nyata terhadap upaya pencapaian laba secara keseluruhan

g)            Memberiakan kontribusi yang nyata untuk mendorong pemberdayaan ekonomi

h)            Melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku

i)              Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kegiatan.

2) Pemimpin Bagian Pelayanan & Operasional

Memberiakn dukungan kepada Pemimpin Cabang dalam merencanakan, mengembangkan serta mengelola Bidang Pelayanan & Operasional, yaitu :

a)             Melaksanakan seluruh pekerjaan pokok pada unit kerja yang berada dibawah penyediaan Pemimpin Bagian Pelayanan & Operadi secara efektif dan efisien sesuai dengan batasan dan wewenang yang ditetapkan oleh Direksi

b)             Mengelola pelayanan unggul kepada nasabah

c)             Mengelola pelayanan uang daerah

d)            Mengelola pelayanan transakasi tunai dan pemindah bukuan

e)             Mengelola pelayanan kartu ATM, kartu Debet dan Kartu Kredit

f)              Mengelola Kas ATM

g)             Mengelola pendayagunaan kas dan alat likuid secara optimal

h)             Membina hubungan kerja yang baik dengan semua pihak baik intern maupun ekstern, yang dapat menunjang kelancaran tugas Bagian Pelayanan & Operasi

i)               Membantu Pemimpin Cabang dalam menyusun/membuat rencana kerja dan anggaran Cabang serta tujuan yang akan dicapai

j)               Melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku

k)             Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kegiatannya.

3) Pimpinan Seksi Pelayanan

Memberikan dukungan kepada Pimpinan Bagian Pelayanan & Operasional yang aktif dalam berpartisipasi kegiatan :

a)             Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur di bidang pelayanan nasabah & operasional bank

b)             Melancarkan, mengembangkan, melaksanakan, mengelola pelayanan produk dan jasa bank

c)             Menyediakan informasi produk dan jasa bank

d)            Mengelola pelayanan kartu ATM, kartu Debet dan Kartu Kredit

e)             Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur bidang pelayanan

f)              Mengelola pelayanan transaksi kas, pemindahbukuan dan kliring

g)             Mengelola Kas ATM

h)             Mengelola pendayagunaan kas dan alat likuid secara optimal

i)               Melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku

j)               Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kegiatannya.

4) Pimpinan Seksi Administrasi & Umum

Memberikan dukungan kepada Pemimpin Bagian Pelayanan  & Operasional, serta berperan aktif dalam :

a)             Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur dibidang pelayanan & Operasi

b)             Mengelola administrasi kredit serta laporan perkreditan

c)             Mengelola administrasi transaksi jasa bank dan transaksi kliring

d)            Mengelola entry data/voucher transaksi kliring dan pemindahbukuan ke dalam sistem

e)             Memeriksa kebenaran/akurasi transaksi pembukaan

f)              Mengelola laporan keuangan Cabang

g)             Mengelola Teknologi dan Informasi

h)             Mengelola Sumber Daya Manusia

i)               Mengelola logistik, kerumahtanggaan, kearsipan dan administrasi umum lainnya

j)               Melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku

k)             Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kegiatannya.

Seksi Administrasi & Umum membawahi beberapa bagian :

a)             Asisten administrasi kredit

b)             Asisten Laporan Perkreditan

c)             Asisten Administrasi Kliring

d)            Asisten Administrasi Dana & Jasa

e)             Asisten Administrasi Keuangan

f)              Asisten Laporan Keuangan

g)             Asisten PDE

h)             Sekretaris

i)               Asisten Kepegawaian

j)               Asisten Umum

k)             Satuan Pengamanan (SATPAM)

(1) Pengemudi

(2) Pramubhakti.

5) Pimpinan Seksi Pemasaran Kredit & Dana Jasa

Memberikan dukungan kepada Pimpinan Cabang dalam merencanakan, mengembangkan serta mengelola Pemasaran Kredit dan Dana Jasa  yaitu :

a)             Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur bidang pemasaran, perkreditan dan jasa bank

b)             Mengelola pemasaran produk dan jasa

c)             Melakukan penelitian potensi pemasaran produk dan jasa di daerah kerja cabang

d)            Memasarkan kredit kepada nasabah/bukan nasabah

e)             Memproses permohonan dan mengelola kredit (berikut kredit standar), Garansi Bank, dan Dukungan Bank

f)              Melakukan penjualan silang (cross selling) produk dan jasa bank

g)             Melakukan pembinaan dan pemantauan kepada debitur lancara dan DPK

h)             Memasarkan dana dan jasa bank kepada nasabah/bukan nasabah

i)               Melakukan pembinaan kepada nasabah prima

j)               Mengelola pelayanan produk dan jasa

k)             Memproses serta mengelola transaksi L/C Eksport & import

l)               Melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku

m)           Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kegiatannya.

Seksi pemasaran Kredit & Dana Jasa membawahi beberapa bagian :

a)             Analis Kredit

b)             Asisten Kredit Standar

c)             Asisten Pemasaran Dana & Jasa

d)            Asisten Pelayanan Ekspor /Impor.

6) Pimpinan Seksi Supervisi Kredit

Memberikan dukungan kepada Pemimpin Cabang dalam merencanakan, mengembangkan serta mengelola Seksi Supervisi Kredit, yaitu :

a)             Mengelola pelaksanaan sistem dana prosedur Bidang Supervisi Kredit

b)             Mengelola penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah (kolektibilitas Kurang lancer s.d. Macet) dan kredit hapus buku

c)             Mengelola pengendalian kredit

d)            Mengelola kolektibilitas kredit

e)             Melakukan pembinaan kepada debitur kredit bermasalah

f)              Melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undanganlainnya yang berlaku

g)             Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kegiatannya.

Seksi Supervisi Kredit membawahi beberapa bagian :

a)             Analis Supervisi Kredit

b)             Asisten Satuan Tugas Khusu.

7) Pimpinan Kontrol Intern Cabang

Memberikan dan bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan :

a)           Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur bidang Kontrol Intern Cabang

b)           Membantu Pemimpin Cabang dalam merencanakan dan melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas proses kegiatan harian serta manajemen Cabang

c)           Membantu Pemimpin Cabang dalam merencanakan dan melaksanakan serta monitoring Rencana Kerja dan Anggaran

d)          Mengelola seluruh Buku Pedoman Perusahaan (sistem dan prosedur) dan bertindak sebagai sentaral BPP

e)           Membantu Pemimpin cabang dalam mengendalikan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku

f)            Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kegiatannya.

Pemimpin Kontrol Intern Cabang membawahi beberapa bagian :

a)           Asisten Kontrol Intern Cabang

b)           Supervisi Kredit.

4. Kegiatan Usaha PT. Bank Jabar Banten

Bank Jabar Banten Cabang Tasikmalaya merupakan kantor cabang yang berada di wilayah kabupaten Tasikmalaya yang dikukuhkan menjadi perusahaan daerah pada tanggal 20 Mei 1961 dengan Surat Keputusan Gubernur No. 7/GKDH/BPD/61, dan pada tanggal yang sama diresmikan oleh pejabat President Republik Indonesia yang tujuannya membentu dan mendorong usaha-usaha pembangunan di daerah Jawa Barat, dalam rangka pembangunan nasional dengan jalan melakukan usaha-usaha bank.

Adapun usaha yang dilakukan oleh Bank Jabar Banten Cabang Tasikmalaya adalah menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

a)             Menerima simpanan dalam bentuk :

(1)          Giro

(2)          Deposito berjangka

(3)          Tabungan

(a)           Tandamata

(b)          Simpeda

(c)           Tabah (Tabungan Amal Ibadah)

(d)          Khusus Tabah diberikan tijaroh.

b)             Memberikan kredit jangka pendek, jangka menegah, jangka panjang kepada perusahaan-perusahaan untuk keperluan pengembangan rentabilitas dan modernisasi

c)             Memberikan jaminan bank, melayani kiriman uang, inkaso dan jasa-jasa bank lainnya

d)            Menerima pembayaran telepon, PBB, air dan setoran pajak

e)             Menjalankan usaha-usaha bank lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan kegiatan usahanya Bank Jabar Banten memberiakan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk jasa-jasa sebagai berikut :

a)             Jasa Perkreditan

Seperti halnya bank-bank ataupun lembaga keungan lainnya, maka Bank Jabar Banten Cabang Tasikmalaya pun memberikan pelayanan kredit baik kepada nasabahnya masyarakat umum, dengan menghendaki suatu jaminan sehingga resiko dapat dihindarkan. Secara umum jaminan kredit dibagi :

a)             Kredit blangko     : Pemberian kredit tanpa jaminan.

b)             Jaminan orang      : Pihak ketiga (borg) bertanggungjawab atas pelaksanaan kewajiban peminjam.

c)             Jaminan benda       : Barang dijadikan sebagai jaminan.

Selain adanya pembagian dalam jaminan kredit, juga dalam hal sejenis kredit. Secara umum dapat dibagi :

a)             Kredit jangka pendek                   : kurang dari satu tahun

b)             Kredit jangka menengah              : 1 s.d. 3 tahun

c)             Kredit jangka panjang                  : lebih dari 3 tahun

Pembagian jenis kredit ini erat kaitannya dengan suku bunga yang nantinya akan dibedakan pada pihak peminjam. Semakin lama meminjam semakin besar bunga yang harus dibayar atau dapat juga berdasarkan persentase bunga yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian.

Sering terjadi bahwa kredit yang diperoleh sesorang digunakan tidak produktif, sehingga ia sulit mengembalikannya. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka pihak bank selain meminta jaminan kredit, perlu kiranya memberikan penerangan kepada masyarakat agar dapat menggunakan kredit tersebut sebaik mungkin.

Adapun fasilitas kredit yang disediakan bank Jabar Banten Cabang Tasikmalaya meliputi :

a)             Kredit investasi

b)             Kredit modal kerja

c)             Kredit kerjasama

d)            Kredit pegawai

e)             Kredit pensiun.

Yang keseluruhannya tersebar dalam sektor pertanian, pertambangan, perindustrian, konstruksi, perdagangan, jasa, transfortasi dan lain-lain dengan menitikberatkan pada sektor-sektor ekonomi yang mendorong perkembengan perusahaan golongan ekonomi lemah yang menyerap tenaga kerja.

b)             Jasa Linnya

Bank Jabar Banten dalam melaksanakan usahanya selain memberikan pelayanan jasa berupa kredit juga jasa lainnya dalam hal pengerahan dari masyarakat, yaitu :

(1)          Giro, Deposito (Simpanan berjangka)

(2)          Tabungan yang terdiri dari :

(a)         Tanda Mata (Tabungan Anda Masa Datang)

(b)          Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah)

(c)          Tabah (Tabungan Amal Ibadah)

(d)         Tabungan Jabar Okey.

(3)          Jasa transaksi luar negri adalah transaksi ekspor dan impor

(4)          Kiriman uang dalam dan luar negri

(5)          Inkaso uang dalam dan luar negri

(6)          Surat keterangan bank/referensi bank, jaminan bank

(7)          Menerima pembayaran telepon, PBB, air dan setoran pajak.

4.1.2 Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya

1. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (1) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (2) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (3) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (4) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (5) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Hingga akhir tahun 2004, Bank Muamalat tetap merupakan bank syariah terkemuka di Indonesia dengan jumlah aktiva sebesar Rp 5,2 triliun, modal pemegang saham sebesar Rp 269,7 miliar serta perolehan laba bersih sebesar Rp 48,4 miliar pada tahun 2004.

Oleh sebab itu pula didirikan Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya, karena pada dasarnya kota Tasikmalaya merupakan kota santri yang didominasi oleh pesantren-pesantren dan sebagai tempat pendidikan Islam yang tentunya akan sangat membutuhkan sekali tentang adanya bank yang berlandaskan syariat Islam. Selain itu pula para pendidik (ulama) dan sebagian penduduk kota Tasikmalaya merupakan pendukung didirikannya Bank Muamalat Indonesia Melalui Pembelian sahamnya.

Bangunan gedung Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya terletak di jalan Ahmad Yani No. 15-17 Kelurahan Lengkong sari Kecamatan Tawang Sari Kota Tasikmalaya, Yang didirikan pada Tanggal 24 September 2003 Masehi bertepatan pada Tanggal 27 Rajab 1424 Hijriah.

  1. 2. Visi Dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya
    a. Visi

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.

b. Misi

Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi stakeholder.

Bank Muamalat Indonesia merumuskan suatu strategi dasar untuk mencapai visi dan misi tersebut, yaitu :

1)            Meningkatkan pendapatan melalui ekspansi secara selektif dan prudent dengan penekanan pada usaha kecil melalui pemanfaatan jaringan lembaga keuangan syariah, tanpa mengabaikan pembiayaan kepada usaha menengah dan besar dengan penekanan pada perusahaan yang mempunyai kepedulian terhadap upaya pengembangan usaha kecil

2)            Meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya insanai

3)            Meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan produk-produk andalan

4)            Meningkatkan intensitas pengawasan dan meningkatkan budaya patuh pada peraturan

5)            Mengembangkan teknoligi pelayanan dan teknologi informasi.

3. Struktur Organisasi Dan Uraian Jabatan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya

Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya

Gambar 4

Uraian Jabatan

a. Pimpinan Cabang (Brach Manajer)

Pimpinan Cabang ialah seorang pemimpin dan pengawasan kegiatan Bank Muamalat Indonesia sehari-hari sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Tugas-tugas Tanggung Jawab pimpinan Cabang :

1)             Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap operasional perkembangan cabang Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalya

2)             Sebagai koordinator seluruh kru bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya

3)             Sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan direksi terkait dengan operasional cabang

4)             Mempunyai wewenang tertinggi di cabang

5)             Pemegang limit pengeluaran biaya dan pembiayaan.

b. Resident Audit (RA)

Reasident audit adalah bidang pengawasan sebagai penegas manajerial yang ditangani langsung oleh Direksi agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta dapat mencapai keberhasilan yang optimal.

Tugas-tugas pokok Resident Audit :

1)             Mengawasi seluruh kegiatan Bank Muamalat Indonesia agar dapat berjalan lancar sehingga dapat mencapai keberhasilan secara baik

2)            Sebagai koordinator cheker harian operasional dan transaksi harian cabang

3)            Mengamati kegiatan semua unit/bidang di Bank Muamalat Indonesia, kemudian mencatat kasus-kasus yang terjadi disetiap unit/bidangnya

4)            Secara periodik memberikan laporan kepada Direksi yang membidanginya

5)            Berkewajiban memberikan masukan, opini maupun pendapat serta cara pemecahannya kepada kru yang mengalami kasus.

c. Officer Operational

Fungsi Officer Operational sebagai pejabat manajemen yang ditugaskan untuk membantu pimpinan cabang dalam melakukan tugas-tugas di bidang operasional bank. Fungsi tersebut meiputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan jasa-jasa perbankan berdasarkan sistem dan prosedur operasional perusahaan yang telah ditetapkan seta sesuai dengan kebijaksanaan manajemen serta peraturan-peraturan Bank Indonesia. Disamping itu juga melaksanakan supervisi dan pekerjaan lain yang sesuai dengan policy manajemen.

Tugas-tugas pokok Officer Operational :

1)             Bertanggung jawab terhadap operasional sehari-hari cabang dengan melaksanakan supervii terhadap setiap pelayanan jasa-jasa perbankan dari setiap unit/bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya

2)             Sebagai koordinator kru operasional sebagai checker harian operasional cabang yang melakukan monitoring, evaluasi, review, dan kondisi trehadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di cabang operasional

3)             Sebagai koordinator bagian layanan yang turut membantu pelayanan secara aktif atas tugas-tugas harian setiap unit/bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya

4)             Turut memelihara dan membina hubungan baik intern antar unit/bagian maupun bidang lingkungan perusahaan dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada nasabah sehingga berada ke tingkat yang memuaskan serta terciptanya suasana kerja yang sehat di lingkungan perusahaan

5)             Sebagai checker harian operasional cabang yang berkewajiban meningkatkan mutu pengetahuan dan keterampilan, baik pribadi maupun bawahannya untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.

d. Koordinator Account Manager (AM/Marketing)

Fungsi Account Manager ialah sebagai pejabat manajemen yang ditugaskan membantu pimpinan cabang dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan disamping itu berfungsi sebagai supervisi dan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan/policy management

Tugas-tugas pokok Account Manager :

1)             Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dan pembiayaan dari unit/bagian yang berada di bawah supervisinya, hingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah secara efektif dan efisien yang dapat merumuskan dan menguntungkan baik bagi nasabah maupun Bank Muamalat Indonesia

2)             Melakukana monitoring, evaluasi, riview dan supervisi terhadap pelaksana tugan dan fungsi marketing pada unit atau bagian yang ada dibawah supervisi

3)             Bertindak sebagai Komite pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan

4)             Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas portofolio pembiayaan yang telah diberikan

5)             Melayani dan menerima calon nasabah atau nasabah secara aktif yang memerlukan pelayanan jasa perbankan khususnya mengenai masalah pembiayaan

6)             Memelihara dan memebina hubungan baik dengan pihak nasabah serta antara intern unit kerja yang ada di bawah serta lingkungan perusahaan

7)             Menyusun strategi planing selaku Accaunt Manager/solitisasi nasabah baik dalam rangka penghimpunan sumber dana maupun penanaman dana/pembiayaan secara efektif dan terarah

8)             Berkewajiban untuk meningkatkan mutu pelayanan perbankan terhadap nasabah maupun calon nasabah

9)             Berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari.

e. Acount Manager Penghimpun Dana (Funding)

Account Manager Penghimpunan Dana (Funding) adalah bertugas dalam pengumpulan dana masyarakat sesuai dengan produk yang ada, seperti Tabungan Ummat, Tabungan Ummat Junior, Shar-e, Deposito, Deposito Full Inves dan Giro Wadi’ah. Untuk mencapai hasil yang optimum maka sebelum bagian penghimpunan dana tersebut beroperasi, maka haruslah membuat rencana target yang ingin dicapai.

f. Account Manager Penanaman Dana (Landing)

Account Manager Penanaman Dana (Landing) bertugas memperoses calon nasabah permohonan pembiayaan sehingga menjadi debitur. Selanjutnya membina debitur tersebut agar memenuhi kesanggupannya terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya serta menyelesaikan kasus atau masalah debitur yang perlu dilakukan penanggulan kemungkinan terjadi masalah, sehingga sejauh mungkin dapat dihindari secara preventif.

g. Service Assistant

Servis Assistant memiliki tugas-tugas pokok antara lain :

1)             Memberikan informasi dalam hal operasional kantor Bank Muamalat Indonesia

2)             Membuat Laporan Keuangan ABCDEF (Asset, BOPO, Crew, DPK, Earnig, Financing)

3)             Pengadministrasian nasabah funding baru dan membuat laporan posisi DPK (Realisasi Funding)

4)             Menjaga ketertiban administrasi (distribusi memo)

5)             Membuat estimasi Laba Rugi

6)             Membuat laporan penjualan Shar-e.

h. Bagian Umum

Fungsi bagian umum adalah sebagai staf/karyawan bank yang bertugas untuk membantu penyediaan sarana kebutuhan karyawan atau perusahaan agar dapat menjalanakan tugasnya dengan baik. Disamping itu, bagian umum juga melaksanakan tugas-tugas terkait dengan urusan personalia/kepegawaian.

Tugas-tugas pokok bagian umum :

1)             Mengiventariskan persediaan gudang, ATK dan barang gerak untuk kebutuhan-kebutuhan karyawan dan atau perusahaan yang berlaku

2)             Pembebanan biaya-biaya operasional, pencadangan dan amortisasi dengan cara melakukan pengadaan/pembelian serta pembukaan dan melakukan penyusutan atas setiap harta/investasi kantor dengan memperhatikan pengendalian biaya

3)             Memelihara dan menjaga harta/investasi kantor agar tetap dalam kondisi yang baik dan bertanggung jawab atas keamanan harta/peralatan tersebut

4)             Berkewajiban melakukan rekrutmen Sumber Daya Insanai serta menyiapkan pembayaran gaji karyawan sesuai dengan ketentuan Direksi

5)             Berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik untuk diri sendiri maupun penyiapan program peningkatan/pendidikan bagi karyawan lain

6)             Melakukan tugas lain seperti menjadi Humas di perusahaan tersebut.

i. Support dan Legal Pembiayaan

Support dan legal Pembiayaan bersama dengan Account Manager Penanaman Dana mengadakan penilaian permohonan pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya. Support dan Legal memproses calon debitur dalam kelayakan dan keabsyahannya untuk mendapatkan pembiayaan, seperti kebenaran lampiran, usaha maupun penggunaan pembiayaan, taksasi jaminan, keabsyahan jaminan dan lain-lain.

Tugas-tugas pokok Support dan Legal :

1)             Sebagai pelaksanan taksasi jaminan perusahaan

2)             Sebagai pelaksana pengecekan informasi nasabah dan data-data antara bank

3)             Sebagai koordinator pengikatan pembiayaan

4)             Sebagai pembuat analisa yuridis.

j. Operasi Pembiayaan

Didalam proses pembiayaan terdapat administrasi yang ditangani oleh Account Manager ataupun Support dan Legal. Disamping itu setelah pemohon menjadi debitur muali dari pencarian dananya sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran, debitur akan ditangani oleh Operasi Pembiayaan.

Tugas-tugas pokok Operasi pembiayaan :

1)             Droping pembiayaan

2)             Mendebet rekening nasabah yang menjadi debitur

3)             Pemilihan pembiayaan.

k. Back Office

Back Office bertugas dalam membuat Laporan Keuangan, transaksi dengan Bank Indonesia diantara bank lainnya.

Tugas-tugas pokok Back Office :

1)             Pelaksana dan penangung jawab transaksi harian cabang non tunai

2)             Pelaksanan kliring dan tranfer ke bank Indonesia

3)             Penyediaan data keuangan dan laporan perbankan

4)             Proses penyelesaiaan utang-piutang antara bank dalam satu wilayah kliring (wilayah yang menjalankan sistem kliring dalam satu wilayah tertentu).

l. Customer Service

Customer Service bertugas untuk melayani nasabah secara langsung yang datang ke Counter Muamalat.

Tugas-tugas pokok Customer Service :

1)             Media penyampaian informasi dan penjualan produk DPK

2)             Memberikanlayanan kepada nasabah untuk pembukaan dan penutupan rekening

3)             Media pemeliharaan hubungan dengan nasabah

4)             Menginput data nasabah funding.

m. Kas dan Teller

Kas dan Teller selaku bank untuk melaksanankan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran uang.

Tugas-tugas pokok kas dan Teller :

1)             Mengatur dan memelihara saldo/posisi uang kas yang ada dalam tempat khasanah bank.

2)             Pelaksanaan taransaksi keuangan tunai : setoran dan pembayaran

3)             Pelaksana mutasi uang tunai antar Teller kantor kas

4)             Berkewajiban membuat Laporan Kas harian.

n. Bagian Keamanan dan Urusan Rumah Tangga Kantor (Non Bank Staf).

Non Bank Staf bertugas dalam mengamankan kekayaan kantor serta pemeliharaan dan urusan rumah tangga liannya.

Bagian-bagian dan Tugas-tugas pokok Non Bank Staf :

1)             Satpam bertugas untuk siap siaga terhadap situasi kantor, memantau keluar masuk nasabah ke kantor, menfull (mengeluarkan dan memasukan uang dari khasanah bersama Teller dan pejabat bank), pengawalan penyetoran uang ke Bank Indonesia, serta membantu Customer Service dalam penjualan Shar-e

2)             Office Boy bertugas memelihara kekayaan kantor dan membantu kegiatan kru yang lain

3) Driver bertugas dalam bagian transportasi dan memelihara kendaraan kantor.

4. Kegiatan Usaha PT. Bank Muamalat Indonesian

Bank syariah merupakan bank yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Bank syariah didirikan sebagai langkah dalam rangka memperbaiki struktur perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan moneter dan terhadap kebijaksanaan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (rate of interest), yang selanjutnya dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam. Seperti halnya bank pada umumnya, bank syariah menawarkan produk bagi para nasabahnya. Akivitas pokok Bank Muamalat Indonesia ada 2 yaitu :

1)             Produk bagi penyimpanan dana (shahibul maal)

Mengamanahkan dana di Bank Muamalat bukan sekedar menyimpan atau menitipkan dana. Dana Anda InsyaAllah akan diinvestasikan secara optimal untuk membiayai berbagai macam usaha halal dan produktif bagi kepentingan Ummat.

Bagi hasil yang Anda peroleh setiap bulannya merupakan hasil dari pembiayaan Bank Muamalat untuk usaha-usahanya yang tidak diragukan kehalalannya.

Saat ini Bank Muamalat mengimplementasikan pola bagi hasil atas pendapatan (revenue sharing) yang berarti Bank membagikan hasil usaha secara penuh dan adil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sebelum dikurangi biaya-biaya operasional Bank.

Setiap akhir bulan Bank akan menghitung pendapatan yang berasal dari tiap Rp.1000,- (seribu rupiah) dana nasabah kemudian membagihasilkannya sesuai nisbah yang disepakati.

Terdiri dari :

Tabungan Ummat

a)             Tabungan Ummat merupakan sara investasi murni sesuai syariah dalam mata uang Rupiah yang memungkinkan Anda melakukan penyetoran dan penarikan tunai dengan sangat mudah.

b)             Tabungan Umat Junior

Tabungan ummat junior adalah Tabungan khusus untuk pelajar.

c)             Shar-e

Shar-e adalah Investasi syariah yang dikemas khusus dalam bentuk paket perdana dan dapat diperoleh di kantor pos 0n-line di seluruh Indonesia.

d)            Tabungan Haji Arafah

Tabungan Haji Arafah merupakan jenis tabungan yang ditujukan bagi Anda yang berniat melaksanakan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang Anda kehendaki.

e)             Giro wadi’ah

Giro Wadi’ah adalah simpanan dana dengan konsep wadi’ah (titipan), yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek, bilyet giro, atau surat perintah bayar lainnya.

f)              Deposito Murabahah

Merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi Anda yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah. Dana Anda akan diinvestasikan secara optimal untuk membiayai berbagai macam usaha produktif yang berguna bagi kepentingan Ummat.

g)             Deposito Fulinves

Deposito dengan konsep mudharabah (bagi hasil) dengan waktu 6 (enam) dan 12 (dua belas) bulan dan dapat menikmati proteksi, bebas biaya premi yang ditunjuk bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah dan dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa.

h)             DPLKM Muamalat

Dana Pensiunan Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat, merupakan badan hukum yang menyelenggarakan program pensiun, yaitu program yang menjanjikan sejumlah uang yang membayarnya secara berkala dan dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.

2)             Produk Bagi Pengelola Dana (Mudharib)

Bank Muamalat juga mengundang Anda untuk menjadi usahawan (enterpreneur) yang handal melalui sistem ekonomi Islam yang menjanjikan keadilan dan kebersamaan dalam berusaha.

Sistem pembiayaan Bank Muamalat menempatkan Anda sebagai mitra Bank Muamalat dalam berwirausaha sehingga skema apapun yang dipilih, jual beli ataupun bagi hasil, Bank Muamalat dengan komitmennya untuk mendukung sektor riil yang halal, akan memberikan dukungan pembiayaan. Bahkan tersedia asistensi manajemen untuk memudahkan usaha yang Anda jalankan, bila para mitra dan nasabah memerlukannya.

a)             Piutang Murabahah

Fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli akan memberikan barang-barang halal apa saja yang anda butuhkan kemudian menjualnya kepada anda untuk diangsur dengan kemampuan anda. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi : pengadaan barang modal seperti mesian, perabotan, dan lain-lain), maupun pribadi (misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah dan lain-lain).

b)             Piutang Istishna

Fasilitas penyaluran dana untuk pengadaan objek atau investasi yang diberikan berdasarkan pesanan anda.

c)             Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan yang diberikan dalam bentuk dana yang diberikan oleh bank untuk anda kelola dalam usaha yang telah disepakati untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pehak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurigaan dan penyalahgunaan.

d)            Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara nasabah dan Bank Muamalat Indonesia dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan, jenis usaha tersebut yang dapat dibiayai antara lain : perdagangan, indusri/manufacturing, usaha atas dasar kontrak dan lain-lain.

e)             Rahn (Gadai Syariah)

Rahn (gadai syariah) adalah perjanjian penyerahan barang atau harta nasabah sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas perhiasan/kendaraan. Nasabah hanya cukup mengisi dan menandatangani surat bukti rahn, kemudian dana segera pun akan segera diterima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksiran terhadap barang yang diserahkan.

4.2 Pemberian Kredit Pada Bank Jabar Banten Cabang Tasikmalaya Dan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya.

4.2.1 Pemberian Kredit Pada Bank Jabar Banten Cabang Tasikmalaya.

  1. 1. Macam-Macam Fasilitas Kredit
    a. Kredit Mikro Utama

1)             Latar belakang

Dalam rangka mendorong laju perkembangan usaha sektor UMKM serta sejalan dengan program Bank Jabar Banten dalam percepatan peningkatan kredit produktif, maka Bank Jabar Banten telah memberikan dukungannya melalui pemberian kredit kepada pelaku usaha UMKM, sebagaimana telah berjalan saat ini. Namun dalam rangka mengembangkan program pemberian kredit kepada sektor usaha riil tersebut, dimana perkembangan usahanya dimulai dari sektor usaha Mikro, yang diharapkan akan berkembang menjadi sektor usaha Kecil dan Menengah, maka Bank Jabar Banten bermaksud mengembangkan produk pemberian kredit kepada pelaku usaha Mikro melalui fasilitas pemberian kredit dengan persyaratan yang dapat terjangkau oleh pelaku Usaha Mikro.

2)             Sasaran

Sasaran Kredit Mikro “Utama” adalah segmen pasar kredit skala mikro yang masih memiliki potensi untuk dibiayai dengan kredit, seperti:

a)             Perorangan yang memiliki usaha didalam Sektor Ekonomi produktif

b)             Kelompok usaha yang memiliki usaha didalam Sektor Ekonomi produktif, lebih diutamakan untuk kelompok usaha yang berada di lokasi usaha yang sama atau saling menunjang dan atau memiliki potensi pasar ekonomi.

3)             Ketentuan pemberian kredit

a)             Maksimal plafon

Plafon Kredit Mikro Utama maksimal sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

b)            Jangka waktu

Jangka waktu Kredit Mikro Utama berdasarkan jenis kredit, yaitu:

(1)       Modal kerja         : 1 tahan

(2)       Investasi             : 3 tahun, maksimal 5 tahun

c)             Biaya provisi

Biaya yang dikenakan dalam Kredit Mikro Utama adalah biaya provisi sebesar 0,5% dari plafon kredit yang disetujui.

d)            Tingkat suku bunga

Suku bunga kredit Mikro Utama mengacu kepada Ketentuan Kredit Umum yang berlaku.

e)             Agunan

(1)          Barang tidak bergerak     : Rumah tinggal dan atau ruko, Tempat usaha/kios/los, Bukti Hak Pakai Penggunaan Los Pasar.

(2)          Barang bergerak  : Mesin atau barang lainnya, Kendaraan yang dipergunakan untuk mendukung usahanya.

(3)          Resi gudang        : Sesuai dengan ketentuan atau Undang-undang Resi Gudang yang berlaku.

b. Kredit Multi Griya

1) KPR Non Subsidi

a)             Latar belakang

KPR Multi Griya Bank Jabar Banten adalah Kredit Pemilikan Rumah dari Bank Jabar Banten yang diberikan kepada Perorangan (Pegawai Aktif, Anggota TNI Polri, Profesional, Wiraswasta, Pensiunan) untuk keperluan Pembelian Rumah, Pembangunan Rumah, dan Renovasi.

b)            Sasaran

Sasaran KPR Multi Griya Bank Jabar Banten adalah kredit pada sektor perumahan yang masih potensial bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdiri dari:

(1)          Pegawai aktif   : Pegawai Negeri Sipil (Pemda dan Non Pemda), Pegawai BHMN/BUMN/BUMD, Pegawai Perusahaan Multinasional (PMN), Pegawai Perusahaan Swasta Dalam Negeri, Pegawai Perusahaan Swasta Asing

(2)          Anggota TNI/Polri

(3)          Profesional yang penghasilannya dapat diverifikasi.

(4)          Wiraswasta yang penghasilannya dapat diverifikasi

(5)          Pensiunan.

c)             Ketentuan pemberian kredit

(1)          Maksimal plafon

Minimal sebesar Rp. 8 Juta s/d Rp. 2 Miliar.

(2)          Jangka waktu

Jangka waktu pengembalian kredit disesuaikan dengan kemampuan penerima kredit hingga maksimum 15 tahun.

(3)          Biaya Provisi, Biaya Appraisal, Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Biaya Materai, Biaya Notaris. Provisi KPR Multi Griya Bank Jabar Banten ditetapkan sebesar 1% dari kredit yang sisetujui. Biaya Appraisal ditetapkan sebesar Rp 250.000,- baik melalui Pengembang ataupun tanpa melalui Pengembang. Biaya Administrasi untuk KPR Subsidi dibebaskan, KPR Non Subsidi sebesar Rp 100.000,-. Biaya Materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biaya Notaris terdiri-dari; Pembuatan Akta Jual Beli, Biaya APHT, Biaya Pajak BPHTB, Biaya Splitzing.

(4)          Besar angsuran

Disesuaikan dengan jenis penghasilan Calon Debitur dan kemampuan membayar.

(5)          Agunan

Tanah atau tanah berikut bangunan diatasnya yang dibeli/ dibiayai dengan KPR menjadi agunan, sehingga asli bukti kepemilikan dan IMB dikuasai oleh Bank.

2) KPR Bersubsidi

a)              Latar belakang

(1)         Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka meningkatkan harkat & martabatnya

(2)         Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) masih belum mampu tinggal di rumah yg layak, sehat dan aman

(3)         Permenegpera No 5/PERMEN/M/2005

(4)         Perjanjian Kerjasama Antara Departemen Permukiman dan Prasarana wilayah dengan PT Bank Jabar Banten No: 18/SKB/M/2006 & 34/PK/DIR-PKD/2006.

b)            Sasaran

KPR Bersubsidi ini diberikan kepada Kelompok sasaran baik yang berpenghasilan tetap maupun yang berpenghasilan yang tidak tetap, untuk keperluan pembangunan/perbaikan rumah (KPRS) Bersubsidi.

c)             Ketentuan pemberian kredit

(1)         Jenis subsidi

Subsidi Selisih Bunga dan Subsidi Uang Muka.

(2)         Maksimal plafon

Maksimal Harga Rumah yang dapat dibiayai oleh KPR Bersubsidi sebesar Rp 42.000.000,-.

(3)         Jangka waktu

Jangka waktu pengembalian kredit disesuaikan dengan kemampuan penerima kredit.

(4)         Besar angsuran

Disesuaikan dengan jenis penghasilan Calon Debitur dan kemampuan membayar.

c. Kredit Koperasi Karyawan

1)             Sasaran

a)             Pegawai Negeri Sipil (PNS Pemda)

b)            Pegawai Negeri Sipil Non Pemda (PNS Non Pemda)

c)             Pegawai Swasta

d)            Calon Pegawai Negeri Sipil Pemda

e)             Calon Pegawai Negeri Sipil non pemda

f)             Tenaga Honorer

2)             Tujuan

Memajukan kesejahteraan anggota/pegawai/karyawan pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

3)             Maksimal Plafond

a)             Kepada Koperasi karyawan Sesuai kebutuhan dengan memperhatikan BMPK

b)            Koperasi kepada anggota Maksimal Rp. 100 Juta.

4)             Jangka Waktu

Maksimal 5 (lima) tahun.

5)             Tingkat Suku Bunga

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6)             Agunan

Tagihan koperasi kepada anggotanya.

7)             Biaya-biaya (sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku)

a)             Provisi 0,2% per penarikan

b)            Biaya premi asuransi

c)             Biaya Notaris

d)            Biaya materai

8)             Persyaratan Umum

a)             Koperasi tidak berasal dari perusahaan/instansi yang akan digabung/dilebur dan atau diyakini tidak sedang dalam pemeriksaan kejaksaan/proses pengadilan

b)            Ada surat keterangan dari pengurus koperasi yang diketahui oleh perusahaan/dinas/instansi terkait yang menyatakan bahwa pengelolaan koperasi berjalan dengan baik dan tidak sedang terjadi perselisihan kepengurusan

c)             Pada saat pengajuan kondisi koperasi memperoleh keuntungan

d)            Diprioritaskan kepada koperasi yang telah menerima fasilitas kredit dengan past performance baik/kooperatif dan atau koperasi yang sedang menerima fasilitas kredit dengan kolektibilitas selama 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut lancar/baik

e)             Tidak termasuk dalam daftar hitam terbaru yang dikeluarkan Bank Indonesia

f)             Koperasi diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Penerusan Pinjaman atau Penatausahaan Pinjaman yang menggambarkan perkembangan kondisi pinjaman anggota

g)            Koperasi diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan (Neraca dan Rugi/Laba) atau Laporan Tahunan setiap akhir periode akutansi.

  1. d. Kredit Guna Bhakti (KGB)

1)             Sasaran

a)             Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda

b)            PNS Non Pemda

c)             Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemda

d)            CPNS Non Pemda

e)             Pensiunan

f)             Anggota DPRD

2)             Maksimal Plafond

a)              PNS Pemda, PNS Non Pemda, CPNS Pemda, CPNS Non Pemda dan Pensiunan : Plafond Kredit dibatasi dengan kemampuan membayar Angsuran berdasarkan prosentase gaji dan jangka waktu

b)            Anggota DPRD Plafond Kredit dibatasi dengan:

DPRD Tingkat I : maksimal Rp. 250 juta.

DPRD Tingkat II : maksimal Rp. 200 juta.

Maksimal 5 (lima) tahun

3)             Angsuran Maksimal

a)             PNS dan CPNS Pemda.

Maksimal sebesar 60 % dari gaji bersih.

b)            PNS dan CPNS Non Pemda.

Maksimal sebesar 50 % dari gaji bersih.

c)             Pensiunal.

Maksimal sebesar 60 % dari gaji bersih.

d)            Anggota DPRD.

Maksimal sebesar 60 % dari gaji bersih.

4)             Jangka Waktu

a)             PNS dan CPNS Pemda.

Maksimal 8 (delapan) tahun.

b)            PNS dan CPNS Non Pemda.

Maksimal 5 (lima) tahun.

c)             Pensiunan.

Maksimal 5 (lima) tahun.

d)            Anggota DPRD.

Sesuai masa jabatan.

5)             Tingkat Suku Bunga

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6)             Agunan Tambahan

a)              PNS Pemda      : Fasilitas kredit dengan plafond diatas Rp. 100 juta menggunakan tambahan agunan fisik yang bankable dan marketable atau cash collateral dan disarankan milik sendiri, minimal sebesar 100% dari tambahan plafond kredit yang tidak menggunakan agunan

b)            Non Pemda      : Fasilitas kredit dengan plafond diatas Rp. 50 juta menggunakan tambahan agunan fisik yang bankable dan marketable atau cash collateral dan disarankan milik sendiri, minimal sebesar 100% dari tambahan plafond kredit yang tidak menggunakan agunan

c)             CPNS   : Fasilitas kredit dengan plafond di atas Rp. 35 juta menggunakan tambahan agunan fisik yang bankable dan marketable atau cash collateral dan disarankan milik sendiri, minimal sebesar 100% dari tambahan plafond kredit yang tidak menggunakan agunan

d)            Pensiunan         : Fasilitas kredit dengan plafond diatas Rp. 50 juta menggunakan tambahan agunan fisik yang bankable dan marketable atau cash collateral dan disarankan milik sendiri, minimal sebesar 100% dari tambahan plafond kredit yang tidak menggunakan agunan

e)             DPRD             : Fasilitas kredit dengan plafond diatas Rp. 100 juta menggunakan tambahan agunan fisik yang bankable dan marketable atau cash collateral dan disarankan milik sendiri, minimal sebesar 100% dari tambahan plafond kredit yang tidak menggunakan agunan

f)             Biaya-biaya (sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku) :

(1)          Provisi 0,2%

(2)          Biaya premi asuransi

(3)          Biaya materai

(4)          Persyaratan Umum

(5)          Fotocopy identitas diri beserta suami/istri

(6)          Fotocopy surat nikah dan kartu keluarga

(7)          Fotocopy kartu pegawai (Karpeg)

(8)          Asli Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Asli Surat Pengangkatan Pegawai Asli Surat Keputusan kepegawaian terakhir.

  1. e. Kredit Investasi Umum

SE Bank Indonesia No.-21/9RJKU tanggal 25-01-1989 : “Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang untuk membiayai pengadaan barang-barang modal maupun jasa yang diperlukan dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi dan pendirian proyek baru”.

1)             Pengertian Investasi mencakup :

a)             Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau uang (financial benefit)

b)             Badan Usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan Badan-badan Pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial (social benefit) dibandingkan dengan keuntungan finansialnya

c)             Badan-badan Usaha yang mendapat kredit investasi dari bank mampu memperoleh keuntungan finansial (financial benefit) agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada bank.

2)             Jenis investasi

Secara umum pada dasarnya tercakup dalam 3 (tiga) kategori,   yaitu :

a)             Investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar

b)             Investasi pada aktiva tetap atau proyek

c)             Investasi dalam efek atau surat berharga

3)             Manfaat kredit investasi perbankan

a)             Cara dan biaya perolehan relatif lebih mudah dan murah bila dibandingkan dengan mengeluarkan saham atau obligasi kepada masyarakat luas

b)             Kontrol dari pihak lain relatif kurang bila dibanding dengan mengajak patnerbaru lebih fleksibel :

(1)          Jangka waktu dan tingkat bunga dapat dinegosisikan

(2)          Bila jatuh tenpo belum mampu membayar masih bisa minta penundaan

(3)          Bila tidak diperlukan lagi dapat dikembalikan sewaktu-waktu

(4)          Sumber pembayaran Kredit Investasi adalah dari hasil pengoperasian barang-barang yang dibeli dana kredit

(5)          Mengingat dalam satu siklus produksi tidak mungkin terkumpul dana melunasi kredit, maka perlu beberapa siklus untuk melunasi kredit investasi yang memakan waktu lebih dari satu tahun

(6)          Risiko kredit investasi tersebut menjadi lebih besar karena makin panjang jangka waktu makin besar pula unsur ketidakpastian.

c)             Cara pembayaran kredit investasi

(1)          Pembayaran kredit investasi adalah dari keuntungan dana operasi perusahaan

(2)          Keuntungan dana operasi perusahaan terkumpul dalam beberapa siklus produksi

(3)          Pembayaran kredit investasi dengan angsuran secara bertahap.

d)            Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian Kredit Investasi, diantaranya :

(1)          Pemberian kredit investasi perlu sumber dana dengan fluktuasi yang rendah atau stabil

(2)          Tingkat pengetahuan dana pengalaman sumber daya manusia bank karena dalam pemberian kredit investasi diperlukan analisis yang komprehensif dan mendalam sihingga memerlukan pengetahuan dan pengalaman dari berbagai disiplin ilmu

(3)          Titik berat analisa kredit investasi adalah stabilitas dan profitabilitas perusahaan calon debitur, termasuk kemampuan manajemen dalam mengadaptasi perubahan-perubahan, menerima ide dan cara kerja baru, mendidik calon pengganti, mempelajari trend perubahan teknologi, peraturan-peraturan pemerintah.

e)             Aspek-aspek Analisa kredit investasi

(1)          Aspek Pemasaran

Dasar dari profitabilitas perusahaan dan dalam menilai barang dan biaya-biaya pemasaran untuk proyeksi laba/rugi.

(2)          Aspek Manajemen

Untuk menilai kemampuan, pengalaman, integritas, determinasi dan manajemen perusahaan calon debitur.

(3)          Aspek Teknis

Untuk menyusun dan menilai kebutuhan investasi serta jumlah biaya proyek (total cost of project) sehingga dapat dibuat kalkulasi biaya produksi.

(4)          Aspek Hukum

Analisa ini meliputi aspek hukum manusianya, perusahaannya dan agunannya.

(5)          Aspek Keuangan

Menyusun proyeksi laba/rugi, cash flow dan neraca dengan mempertimbangkan kinerja keuangan masa lalu.

f)              Interest During Construction (IDC)

Bunga kredit investasi yang timbul selama masa pembangunan (interest during construction) dapat dikategorikan sebagai biaya proyek (project cost) dan dapat dipertimbangkan pemberian kredit investasi dengan ketentuan :

(1)          Perusahaan tersebut merupakan perusahaan baru, sehingga selama priode tertentu perusahaan belum dapat membayar bunga

(2)          Dalam hal perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang sudah berjalan dan kredit investasi dipergunakan dalam rangka perusahaan dan atau rehabilitasi serta perusahaan dan atau IDC harus dibayar efektif oleh nasabah.

g)             Syarat-syarat pencairan kredit investasi

(1)          Telah memenuhi kewajiban penyediaan dana sendiri(self financing)

(2)          Telah membuat jadwal pencairan kredit yang sejalan dengan jadwal pembangunan proyek

(3)          Pencairan dana kredit sejauh mungkin dilaksanakan langsung kepada pihak ketiga (penjual mesin dan peralatan, kontraktor yang membangun pabrik dan sarana serta prasarana lainnya)

(4)          Harus selalu disertai dengan penyeraan dokumen pemilik dan atau dokumen-dokumen lainnya (payment against document).

h)             Larangan pemberian fasilitas kredit investasi

(1)          Pembiayaan proyek investasi dalam rangka PMA/Perusahaan Asing/Joint Venture, kecuali yang diberikan dengan dana-dana yang diterus pinjamkan oleh Pemerintah kepada bank melalui suatu Perjanjian Penerusan Pinjaman/Subsidiary Loan Agreement atau sesuai peraturan perundang-undangan pembiayaan tersebut diperbolehkan

(2)          Pemberian kredit investasi kepada pengembangan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan atau membeli/menjamin surat berharga dari pengembang untuk membiayai pengadaan tanah atau pengelola tanah yang dimaksud untuk dijual atau disewakan, kecuali : kepada pengembang untuk pembangunan RSS dan Pengembangan jalan tol

(3)          Selama kredit investasi belum diselesaikan/dilunasi, investor/debitur dilarang menerima kredit-kredit baru dari bank lain maupun perusahaan diluar bank tanpa persetujuan bank

(4)          Pemberian kredit untuk jual beli saham kepada perorangan atau perusahaan yang bukan perusahaan sekuritas, kecuali untuk menunjang program pemerintah dalam mengambangkan koperasi, maka ketentuan/larangan tersebut tidak berlaku bagi pemberian kredit kepada koperasi untuk pemberian saham bank.

f. Kredit Agribisnis

1)             Latar belakang

Dalam upaya meningkatkan kegiatan sektor Agribisnis, khususnya untuk penanaman padi dan palawija dalam rangka swasembada pangan di wilayah Propinsi Jawa Barat dan Banten, Bank Jabar Banten mengeluarkan produk Kredit Agribisnis melalui pemberian fasilitas kredit dengan persyaratan ringan kepada para Petani. Total Plafond Induk yang disediakan adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Fasilitas kredit yang diberikan berupa Kredit Modal Kerja dan atau Investasi untuk pembiayaan budidaya padi, palawija dan hortikultura. Kredit Modal Kerja diberikan untuk menambah modal kerja usaha tani berupa pembelian pupuk, bibit/benih, pestisida dan lain-lain. Sedangkan kredit investasi, diberikan untuk pembelian alat pertanian tradisional.

2)             Ketentuan pemberian kredit

Kriteria petani yang dapat memperoleh fasilitas Kredit Agribisnis adalah sebagai berikut :

a)             Memiliki dan menggarap lahan sendiri maksimal 1 (satu) hektar

b)             Memiliki pengalaman usaha tani minimal 1 (satu) tahun

c)             Memiliki dana sendiri dalam menunjang operasi usaha

d)            Tidak sedang menikmati hutang/fasilitas kredit dari bank/lembaga keuangan lain

e)             Maksimal plafond adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per petani

f)              Tingkat bunga rendah dan bersaing

g)             Tidak dikenakan biaya provisi dan administrasi.

g. Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK)

1)             Sasaran

Pengusaha di bidang konstruksi bangunan dan pengadaaan yang telah menerima tender proyek.

2)             Tujuan

Modal kerja pelaksanaan proyek.

3)             Maksimal Plafond

Sesuai kebutuhan debitur, dengan tetap memperhatikan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang berlaku.

4)             Tingkat Suku Bunga

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a)             Agunan Tambahan

b)            Agunan fisik                : Tanah, bangunan, kendaraan, mesin-mesin besar, dll.

c)             Cash collateral : Deposito, wesel, saham, obligasi, dll.

5)             Biaya-biaya (sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku)

a)             Provisi 0,5% per tahun.

b)            Biaya premi asuransi

c)             Biaya Notaris

d)            Biaya materai

6)             Persyaratan Umum

a)             Foto Copy akta pendirian perusahaan berikut seluruh akta perubahannya yang didukung surat pernyataan bahwa akta tersebut adalah akta perubahan yang terkahir

b)            Foto Copy KTP seluruh pengurus yang masih berlaku

c)             Pas foto seluruh pengurus

d)            Foto Copy NPWP perusahaan

e)             Foto Copy legalitas usaha (SIUP, SITU, TDP, dan perijinan usaha lainnya)

f)             Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak Kerja dari bouwheer

g)            Standing Instruction (SI) dari pemohon yang diketahui bouwheer

h)            Foto Copy KTP pemilik agunan, apabila pemilik agunan berbeda dengan pemohon kredit

i)              Foto Copy bukti pemilikan agunan (SHM/SHGB/SHGU/BPKB/lainnya)

j)              Foto Copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bila perlu

k)            Foto Copy bukti pembayaran pajak tahun terakhir atas agunan kredit. dan lain-lain.

h. Kredit Modal Kerja Umum (KMKU)

1)             Sasaran

Pelaku usaha yang telah menjalankan usahanya minimal selama 1tahun.

2)             Tujuan

Pembiayaan modal kerja operasional usaha yang biasanya akan habis dalam satu siklus usaha/produksi..

3)             Maksimal Plafond

Sesuai kebutuhan debitur, dengan tetap memperhatikan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang berlaku.

4)             Tingkat Suku Bunga

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5)             Agunan Tambahan

a)            Agunan fisik : tanah, bangunan, kendaraan, mesin-mesin besar, dll.

b)            Cash collaterall : deposito, wesel, saham, obligasi, dll.

6)             Biaya-biaya ( sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku)

a)             Provisi 0,5% per tahun

b)            Biaya premi asuransi

c)             Biaya Notaris

d)            Biaya materai

7)             Persyaratan Umum :

a)             Perorangan

(1)          Foto Copy KTP calon debitur beserta suami/istri yang masih berlaku

(2)          Foto Copy surat nikah dan kartu keluarga

(3)          Pas foto calon debitur dan suami/istri

(4)          Foto Copy surat kewarganegaraan RI (untuk WNI keturunan)

(5)          Foto Copy NPWP untuk permohonan di atas Rp 100 juta

(6)          Foto Copy legalitas usaha (SIUP, SITU, TDP, dan perijinan usaha lainnya)

(7)          Foto Copy bukti pemilikan agunan

(8)          Foto Copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bila perlu

(9)          Foto Copy bukti pembayaran pajak tahun terakhir atas agunan kredit. dan lain-lain.

b)            Badan Usaha

(1)          Foto Copy akta pendirian perusahaan berikut seluruh akta perubahannya yang didukung surat pernyataan bahwa akta tersebut adalah akta perubahan yang terkahir

(2)          Foto Copy KTP seluruh pengurus yang masih berlaku

(3)          Pas foto seluruh pengurus

(4)          Foto Copy NPWP perusahaan

(5)          Foto Copy legalitas usaha (SIUP, SITU, TDP, dan perijinan usaha lainnya)

(6)          Foto Copy KTP pemilik agunan, apabila pemilik agunan berbeda dengan pemohon kredit

(7)          Foto Copy bukti pemilikan agunan (SHM/SHGB/SHGU/BPKB/lainnya)

(8)          Foto Copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bila perlu

(9)          Foto Copy bukti pembayaran pajak tahun terakhir atas agunan kredit. dan lain-lain.

i. Garansi Bank

1)             Tujuan

a)             Untuk kepentingan kontraktor dalam rangka proyek di dalam negeri

b)            Untuk kepentingan kontraktor dalam rangka proyek di luar negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia

c)             Untuk kepentingan pelaku transaksi perdagangan umum

d)            Eksportir dan Importir dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan ekspor dan impor.

2)             Jenis Garansi Bank

a)             Garansi Bank untuk pelelangan (Bid Bond)

b)            Garansi Bank untuk Pelaksanaan (Performance Bond)

c)             Garansi Bank untuk Uang Muka (Advanced Payment Bond)

d)            Garansi Bank untuk Pemeliharaan (Maintenance Bond)

e)             Garansi Bank untuk Transaksi Perdagangan Umum

f)             Garansi bank untuk Penangguhan Bea Masuk (Customs Guarantee)

g)            Garansi Bank untuk Pengapalan (Shipping Guarantee)

h)            Subyek yang Dapat Diberikan Garansi Bank

i)              Nasabah Kredit (debitur)

j)              Nasabah Giro/Deposito/Tabungan

k)            Bukan Nasabah (Warga Negara Indonesia)

l)              Bukan Penduduk Indonesia (Warga Negara Asing).

3)             Obyek yang Dapat Diberikan Garansi Bank

a)             Proyek yang dibiayai dengan APBN, APBD, BUMN dan BUMD

b)            Proyek yang dibiayai swasta sepanjang sumber pembiayaannya jelas, mudah dimonitor dan ada pembayaran pasti

c)             Transaksi-transaksi perdagangan barang/jasa yang lazim diberikan garansi bank.

4)             Agunan

a)             Untuk Nasabah

(1)          Setoran tunai minimal sebesar 10% dari nilai Garansi Bank ditambah agunan phisik atau dicover oleh perusahaan asuransi yang nilainya minimal 100% dari nilai nominal garansi bank, baik untuk garansi bank Keppres maupun Non Keppres

(2)          Untuk Garansi Bank Tender Keppres, tambahan agunan diberikan berupa surat sanggup (promes) dengan nilai sebesar nominal garansi

(3)          Provisi Garansi Bank (sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku) bank.

(4)          Dalam hal nasabah memberikan tambahan agunan berupa Deposito/Tabungan/Giro yang diblokir di Bank Jabar Banten nilainya minimal sama dengan nominal garansi bank, setoran tunai/marginal deposit dapat diturunkan menjadi 5%.

(5)          Dalam hal nasabah memberikan tambahan agunan berupa Deposito Bank lain dengan nilai nominal minimal sama dengan nominal Garansi Bank, kewajiban menyetor uang tunai/marginal deposit tetap 10%, Keabsahan sertifikat deposito perlu dikonfirmasikan secara tertulis telebih dahulu dengan pihak Bank penerbit depsoito.

b)            Bukan Nasabah

Agunan Garansi Bank bagi bukan nasabah berupa setoran tunai 100%    (full cover)

c)             Bukan Penduduk Indonesia (WNA)

Kontra Jaminan Garansi Bank bagi bukan penduduk berupa setoran tunai 100% (full cover) atau berupa stand by L/C dari pihak bank di luar negeri yang bonafide.

5)             Provisi Garansi Bank ( sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

(1)          Garansi Bank dengan setoran 10%

(a)          Jangka Waktu s.d. 3 bulan          : 1%

(b)          Jangka waktu 3 s.d. 6 bulan        : 1,5%

(c)          Jangka Waktu di atas 6 bulan     : 2%

(2)          Garansi Bank dengan setoran 100%

Semua jangka waktu dikenakan 0,25%

(3)          Besarnya biaya provisi yang dikenakan minimal sebesar Rp. 150.000,00.

(Sumber : Buku pedoman kredit Bank Jabar Banten. Teknik Analisis Data : Dokumentasi).

  1. 2. Pelaksanaan Pemberian Kredit

Bank Jabar Banten Cabang Tasikmalaya menyediakan fasilitas kredit terutama ditinjau untuk kredit investasi dan modal kerja umum. Prosedur pelaksanaan pemberian kredit pada Bank Jabar Banten dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut.

a. Persiapan Kredit

Meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

1)             Wawancara terhadap calon debitur oleh petugas yang berwenang, di kantor pusat kepala Biro/kepala Bagian atau pejabat yang ditunjuk

2)             Pengisian formulir permohonan kredit

3)             Pengisian Formulir Surat Kuasa Memotong Gaji

4)             Pengisian Surat Pernyataan

5)             Pengisian Surat Persetujuan untuk membuat menandatangani Akte Pengakuan Utang dengan memakai jaminan

6)             Pencatatan permohonan kredit oleh petugas yang ditunjuk pada buku agenda “Permohonan Kredit”

7)             Dokumen-dokumen/keterangan-keterangan yang harus dilampirkan pada surat permohonan kredit adalah :

a)             Foto Suami Istri ukuran 3 x 4 terbaru

b)            Kwitansi Potongan Terakhir

c)             Foto Copy KTP Suami Istri yang masih berlaku

d)            Foto Copy Buku Tabungan

e)             Foto Copy NPWP untuk plafond muali dari Rp. 100.000.000,- ke atas

f)             Foto Copy Kartu Pegawai

g)            Foto Copy Surat Nikah / Cerai

h)            Foto Copy Karis / Karsu / Kartu TASPEN

i)              Foto Copy Kartu Keluarga

j)              Foto Copy Leger gaji debitur yang dilegalisir atasan langsung

k)            Foto Copy legar gaji Suami / Istri yang beroperasi Pegawai Negri Sipil

l)              Foto Copy KTP saudara yang bias dihubungi dan No. Telp / HP

m)          Daftar Rincian Gaji bulan terakhir yang dibuat oleh bendahara dan disetujui oleh Atasan Langsung

n)            Asli Rekomendasi dari Pimpinan / Atasan langsung yang mencantumkan besarnya nominal kredit

  • o)            Asli Surat Kuasa memotong gaji yang disetujui oleh Atasan Langsung dan atau Bendaharawan gaji dimana debitur bekerja

p)            Asli Surat Pernyataan bersedia memotong gaji dari Bendahara

q)            Asli Surat Persetujuan Suami Istri

r)              Asli Surat Pernyataan persetujuan penutupan asuransi dan simpanan tabungan wajib

s)             Asli Surat Pernyataan tidak mempunyai hutang dan akan melunasi kredit bila berhenti bekerja / mutasi ke luar wilayah kerja bank pemberi kredit

t)              Asli Berita Acara On the Spot

u)            Asli SK Pengangkatan Calon Pegawai (SK 100%)

v)            Asli SK Pengangkatan Pegawai (SK 100%)

w)          Asli SK Kepegawaiaan Terakhir (SK Golongan Terakhir)

x)            Asli Surat Pemberitahuan Gaji Berkala Golongan Terakhir.

b. Analisa Kredit

Setelah dimungkinkan untuk diproses lebih lanjut, maka berdasrkan segala bahan dan keterangan yang telah terkumpul pada persiapan kredit, lalu dilakukan Analisa Kredit dengan berpedoman pada Cek-list pengumpulan data untuk kredit investasi dan modal terlampir dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1)             Peninjauan setempat terhadap perusahaan permohonan dan sekaligus mengadakan wawancara dengan pemilik/petugas perusahaan. Maksud peninjauan adalah untuk mengecek kebenaran dari informasi yang diterima apakah sesuai dengan keadaan sebenarnya dan untuk memperoleh data tambahan yang diperlukan. Dalam hal ini petugas mencocokkan Foto Copy dokumen dengan aslinya serta menyatakan sama dengan aslinya

2)             Pada dasarnya untuk setipa pemberian kredit perlu dibuat analisa kreditnya tetapi dalam hal kredit yang relatif kecial bentuknya akan lebih sederhana yang akan diatur dengan petunjuk tersendiri

3)             Dalam hal analisa kredit di luar sektor industri penerapan analisa aspek teknis tidak mutlak sepenuhnya dilaksanakan, tetapi hanya terbatas pada yang ada kaitannya langsung dengan usahanya. Demikian juga mengenai kebutuhan pembiayaan proyek dan rencana pembiayaanya disajikan dalam analisa aspek keuangan serta pembahasan aspek keuangan disederhanakan dengan tidak perlu menghitung Break Even Point.

c. Keputusan Kredit

1)             Keputusan penolakan, yaitu bilamana pemohonan kredit tidak dapat dikabulkan.

Terhadap kredit-kredit yang ditolak dituangkan dalam Surat Penolakan Kredit, kecuali untuk permohonan yang perlu ditolak pada saat setelah langkah “wawancara” tetapi belum mengisi formulir permohonan kredit, dimana dalam hal ini penolakan dapat dilakukan secara lisan.

Pada umumnya permohonan ditolak karena berdasarkan analisa, usahanya tidak feasibel atau karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku, (dalam hal ini termasuk pula sektor-sektor yang sudah jenuh atau terlarang, telah masuk daftar hitam giro, daftar kredit macet atau keadaan surat jaminan, misalnya SKPT telah melebihi 3 (tiga) bulan dan guna bangunan yang telah habis masa waktunya).

2)             Keputusan pemberian kredit, yaitu : bilamana sebagian atau seluruhnya kredit dapat dikabulkan. Terdapat permohonan yang disetujui (baik seluruh permohonan maupun sebagian) dituangkan dalam Surat Keputusan Kredit.

Dikantor Pusat (sebelum ada pemisahan Kantor Pusat dengan Cabang Utama Bandung) ditandatangani oleh Direksi, kepala Biro atau kepala Bagian tergantung dari jumlah kredit yang diputuskan disesuaikan dengan wewenang masing-masing.

Di Kantor Cabang, dalam hai ini jumlah kredit dalam batasan wewenang cabang dan ditandatangani oleh Pimpinan atau Wakil Pemimpin Cabang sesuai dengan batasan wewenag.

Dalam keputusan kredit harus diperhatikan hal-hal sebagai   berikut :

a)            Sektor usaha yang dibiayai

b)            Jenis kredit (modal kerja/investasi)

c)            Jangka waktu kredit

d)           Suku bunga

e)            Cara pengikatan kredit

f)             Jaminan kredit yang digunakan (bukti-bukti jaminan harus asli, berikut surat kuasa bila jaminan milik orang lain)

g)            Dan lain-lain.

d. Pelaksanaan Kredit

Berdasarkan surat keputusan yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sebelum kredit direalisir petugas pelaksanan kredit harus mempersiapkan atau memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1)             Persetujuan kredit sudah ditandatangani baik oleh pihak debitur beserta avalist (penanggung utang) dan dikantor cabang persetujuan kredit ditandatangani oleh Pemimpin Cabang dan Wakil Pemimpin Cabang/Seksi Kredit

2)             Bea materai kredit sudah dibayar oleh pihak debitur

3)             Premi asuransi barang jaminan sudah dibayar oleh debitur (kuasa jaminan yang diasuransikan)

4)             Provisi kredit telah dibayar oleh dibitur

5)             Surat kuasa menjual, untuk jaminan yang berupa benda tidak bergerak, dalam rangkap 3 (tiga) asli bermaterai

6)             Surat kuasa jaminan, yaitu dalam hal jaminannya bukan milik peminjam, dalam rangkap 3 (tiga) asli bermaterai

7)             Dalam hal jaminan tertentu (nominalnya besar) bila diperlukan, disyaratkan untuk diasuransikan

8)             Dalam hal jaminan bukan milik debitur, pemilik jaminan harus memberi kuasa/notaril menjamin dan ikut menandatangani perjanjian kredit sebagai penanggung utang (avalist)

9)             Membuat tanda penerimaan dan penyerahan jaminan

10)             Dibuat kwitansi pembayaran kredit yang harus ditandatangani oleh peminjam

11)             Salah satu tembusan perjanjian kredit serta lampiran-lampirannya, hendaknya segera dikirimkan kepada debitur

12)             Tembusan hasil analisa kredit yang telah dilealisir disampaikan kepada petugas Supervisi Kredit

13)             Debitur hendaknya diberi keterangan tertulis mengenai tujuan penggunaan kreditnya.

Apabila semua syarat-syarat effektif seperti tersebut diatas sudah dipenuhi oleh nasabah, barulah penarikan uang dilaksanakan, dengan catatan khusus untuk penarikan uang kredit investasi, penarikan baru dapat dilaksanakan setelah syarat-syarat sebagai berikut :

a)             Penyerahan kwitansi/faktur/bukti/keterangan yang membenarkan adanya pembelian yang dilakukan

b)            Penggunaan uang disesuaikan dengan pos-pos dalam rencana investasi dan rencana penggunaan uang yang telah disetujui.

e. Supervisi Kredit Dan Pembinaan Nasabah

Pengawasan kredit bisa dilaksanakan baik secara pasip maupun secara aktif. Dalam pengawasan kredit ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai   berikut :

Pengawasan penggunaan kredit :

1)            Semua penarikan kredit harus dipergunakan sesuai rencana oleh sebab itu bank melakukan pengawasan yang ketat. Untuk mencegah jangan sampai terjadi penyalahgunaan kredit tersebut, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

a)             Kredit yang ditarik tidak dibayarkan langsung kepada debitur tetapi dibayarkan kepada supplier

b)             Bila cara tersebut pada butir ‘(a)’ tidak mungkin, perlu diminta dokumen/informasi yang meyakinkan bahwa penarikan kredit tersebut benar-benar akan digunakan untuk membeli barang-barang sesuai dengan rencana

c)             Selanjutnya dilakukan pengecekan setempat oleh petugas bank untuk mengetahui kebenaran dari pada pengeluaran uang untuk investasi tersebut

d)            Untuk jumlah kredit yang cukup besar (kredit di atas Rp. 10.000.000,-), nasabah perlu ,menyampaikan laporan-laporan berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali tentang kagiatan dan keadaan perusahaannya. Dari laporan ini bank dapat terus-menerus mengikuti dan meneliti kegiatan perusahaan, apakah segala sesuatunya berjalan menurut rencana atau perhitungan analisa kredit

e)             Dalam tahapan pertama pembuatan laporan ini dibimbing oleh pihak bank.

2)            Pengawasan ketertiban pembayaran angsuran dan atau bunga serta pelunasan kredit.

Hendaknya bank senantiasa mengikuti secara continue apakah debitur menepati kewajibannya dalam membayar angsuran dan atau bunga kredit dengan tertib tepat pada waktunya atau tidak. Bila tidak tertib bank harus memberikan peringatan kepada debitur agar melunasi kewajibannya sebagaimana mestinya, sebagai berikut :

1)            Bila cicilan pokok dan atau bunga sudah jatuh tempo tidak dibayar pada waktunya, pada satu bulan kemudian bank perlu memberikan surat peringatan kepada debitur, bila belum juga dibayar setelah 2 bulan, bank memberikan surat peringatan ke 2 dan setelah 3 bulan, surat peringatan ke 3

2)            Pengawasan untuk debitur kredit modal kerja dilakukan menurut sifat/bentuk pinjaman, yaitu sebagai berikut :

a)             Apabila kredit modal kerja diberikan secara uang konten dan pembayaran kembali pada Bank dilakukan secara diangsur/dicicil maka perlu diawasi apakah pembayaran pokok dan bunganya dilaksanakan tepat pada waktunya

b)             Apabila kredit modal kerja diberikan secara sekaligus dan pembayaran kembalinya pun dilakukan secara sekaligus, maka perlu diawasi apakah pembayaran bunganya dilakukan tepat pada waktunya. Bila tidak tertib atau menunggak maka bank memberikan surat peringatan sama seperti tersebut diatas

c)             Apabila kredit ,Modal kerja di berikan dalam bentuk R/C maka perlu diawasi apakah pembayaran bunganya dilaksanakan dengan tertib atau tidak. Jika tidak tertib perlu diketahui apakah sebabnya, hal ini penting diperhatikan karena jangan sampai nanti pada saat kredit jatuh tempo debitur tidak mempunyai cukup uang melunasinya

d)            Kredit yang sudah jatuh tempo, hendaknya sebelum tanggal jatuh tempo kredit bank memberitahukan dengan tertulis kapada debitur supaya melunasi kreditnya tepat pada waktunya, jika pada waktu jatuh tempo kredit belum dilunasi, maka dikirim surat peringatan ke 2 dan seterusnya surat peringatan ke 3, apabila belum di bayar juaga setelah peringatan ke 2

e)             Kunjungan/Pemeriksaan ke perusahaan debitur. Dengan melakukan pengawasan kredit/jalannya perusahaan seperti disebutkan di atas, diharapkan kredit akan berjalan lancar.

Bila ada kredit yang tidak lancar atau debitur sudah menunggak dan walupun sudah diberi peringatan tetapi tunggakan belum juga dibayar, maka petugas bank perlu melakukan pemeriksaan ke perusahaan debitur untuk mengetahui kesulitan apa sebenarnya yang dialami hingga debitur menunggak dan tidak melunasinya.

Setelah mengetahui sebabnya, debitur perlu diberi petunjuk mengenai penyelesaian/jalan keluarnya dari masalah yang dihadapinya.

3)            Penyelesaian kredit macet :

Walaupun segala usaha pengawasan kredit/jalannya perusahaan telah dilaksanakan, tetapi terjadi juga kredit macet maka penyelesaiannya dilakukan sebagaimana diatur dalam S.E. direksi No. 131/03/BINAG/BKP/79 tanggal 10 Maret 1979 perihak penyelesaian kredit yaitu :

a)             Diperpanjang

b)            Direscheduling

c)             Barang-barang jaminan dijual bersama dengan debitur

d)            Barang jaminan dibeli oleh pihak bank

e)             Diserahkan ke P.U,P.N./Pengadilan Negri

f)             Dihapus (secara administratif atau langsung).

(Sumber : Buku pedoman kredit bank Jabar Banten. Teknik Analisis Data : Dokumentasi).

3. Tingkat Bunga Kredit Dapat Bervariasi

Tingkat bunga kredit dapat bervariasi, dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

  1. Tingkat bunga yang berlaku umum
  2. Jumlah dan jangka waktu kredit
  3. Tingkat kepercayaan bank terhadap debitur
  4. Kondisi keuangan dan prospek usaha debitur.

(Sumber : Raidydzar yang menjabat di bagian akuntansi dan elektronik data procecing. Teknik Analisis Data : Wawancara & Observasi).

  1. 4. Uang Muka Dalam Kredit

Pada dasarnya uang muka dalam kredit di Bank Jabar Banten hanya pada kredit Konstruksi saja, besar kecilnya uang muka dalam kredit tersebut sesuai kesepakatan antara kreditur dengan debitur.

(Sumber : Raidydzar yang menjabat di bagian akuntansi dan elektronik data procecing. Teknik Analisis Data : Wawancara).

5. Pemberitahuan Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pelunasan Kredit

Bank Jabar Banten dalam menyikapi debitur yang mampu tetapi menunda-nunda pelunasan kredit, sebenarnya tidak merasa ketakutan tidak dibayar kredit tersebut, karena setiap pemberian kredit yang nominalnya besar pihak Bank Jabar Banten mengasuransikan kredit tersebut, dengan tujuan untuk menjaga-jaga apabila debitur tidak melunasi atau membayar kredit tersebut. Namun tetap bank Jabar Banten mengirim surat peringatan ke 1 dan seterusnya surat peringatan ke 2, apabila belum di bayar juaga setelah peringatan ke 2, dikirim surat peringatan ke 3 bagi nasabah/debitur yang menunda-nunda pelunasan kredit.

(Sumber : Raidydzar yang menjabat di bagian akuntansi dan elektronik data procecing. Teknik Analisis Data : Wawancara).

6. Diskon Dalam Kredit

Pada Bank Jabar Banten diskon kredit hanya diberikan pada usaha sektor UMKM saja, dengan ketentuan : kreditur tepat waktu dalam pembayaran angsuran kredit selama 6 (enam) bulan, debitur lebih cepat dalam pelunasannya pembayaran angsuran yang telah ditentukan selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Diskon yang diberikan pihak Bank Jabar Banten adalah tidak membayar 1 (satu) kali angsuran bunga hanya membayar pokoknya saja.

(Sumber : Sumber : Raidydzar yang menjabat di bagian akuntansi dan elektronik data procecing. Teknik Analisis Data : Wawancara).

7. Administrasi Pelunasan Dalam Kredit

Administrasi pelunasan kredit adalah debitur yang lebih cepat melunasi kreditnya dari kesepakatan yang telah dibuat, dan pihak Bank Jabar Banten memberikan potongan pembayaran angsuran bunga.

Seperti :

Nasabah mengajukan permohonan kredit kepada pihak Bank Jabar Banten sebesar Rp. 50.000.000,-, dengan angsuran 20 kali bayar, besarnya bunga Rp. 500.000,-, pada saat pembayaran angsuran yang ke 10 kali, debitur melunasi seluruh pembayaran angsuran (melunasi kredit), maka Bank Jabar Banten memberikan potongan tidak membayara angsuran bunga hanya membayar pokoknya saja.

(Sumber : Raidydzar yang menjabat di bagian akuntansi dan elektronik data procecing. Teknik Analisis Data : Wawancara).

8. Syarat Pemberian Kredit

Dalam setiap pemberian kredit, bank bukan hanya semata-mata percaya begitu saja kepada debitur, namun bank harus juga memikirkan keuntungan (profitability) dan keamanan (safety) dari pada pemberian kredit iti sendiri. Untuk itu bank harus bersikap hati-hati dan jeli agar kredit yang diberikan tersebut dapat membawa keuntungan bagi ke dua belah pihak dan mempunyai keamanan yang terjamin pengambilan kreditnya kepada bank.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, syarat-syarat pemberian kredit pada Bank  Jabar Banten sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yang berdasrkan pada prinsip-prinsip perkreditan.

Ada beberapa prinsip-prinsip perkreditan yang secara sehat telah kenal dan masih digunakan sampai saat ini yaitu prinsip 5 C atau juga yang menyebutkan sebagai Prinsip 6 C, yang terdiri dari :

  1. Character (watak) yaitu adanya keyakinan dari pihak bank (kreditur) bahwa si peminjam (debitur) mempunyai moral, watak atau sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab yang baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan usahanya
  2. Capacity (kemampuan) yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit bank
  3. Capital (modal) yaitu jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh debitur
  4. Collateral (agunan/jaminan) yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam/debitur atas jaminan dari kredit yang diterimanya
  5. Condition of economic (kondisi ekonomi) yaitu situasi dan kondisi polotik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu kurun waktu tertentu yang memungkinkannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha yang dibiayai kredit
  6. Constraint yaitu batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan business (usaha) di suatu tempat, walupun semua prinsip 5 C di atas memungkinkan atau cukup baik.

Dari prinsip-prinsip tersebut di atas dapat menarik manfaat penilaiannya antara lain sebagai berikut :

1)            Penilaian character pada dasarnya untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya calon debitur. Character ini merupakan faktor dominant, sebab walaupun debitur tersebut cukup untuk menyelesaikan kewajibannya tentu membawa resiko baik untuk menyelesaikan kewajibannya tentu membawa resiko bagi bank dikemudian hari

2)            Penilaian Capacity yaitu untuk menilai sampai dimana kewajibannya tepat pada waktu yang di tentukan, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama

3)            Penilaian Capital adalah untuk menilai sampai sejauh mana calon debitur mampu menyediakan dana sendiri (self financing) dalam suatu kegiatan usahanya. Sebaiknya besarnya self financing ini lebih besar dari kredit yang diminta, karena kemampuan modal sendiri akan merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah terkena goncangan dari luar

4)            Manfaat penilaian Collateral yaitu sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal. Juga dapat sebagai alat pengamanan dalam menghadapi situasi ketidak pastian pada waktu yang akan datang pada saat kredit tersebut harus dilunasi

5)            Maksud penilaian terhadap Condition of Ekonomic adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi-kondisi atau faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian secara umum, baik yang membawa dampak positif terhadap proyek yang mendapatkan bantuan kredit dari bank tersebut

6)            Penilaian terhadap Contraint, pada dasarnya menyangkut masalah norma-norma sosial dan agama yang berlaku di masyarakat, karena itu hal ini agak sulit untuk dirumuskan, mengingat lebih banyak menyangkut moral.

Prinsip-prinsip tersebut di atas sebaiknya dimiliki oleh calon debitur dalam posisi yang seimbang, artinya semua sama-sama memenuhi syarat dan tidak ada artinya apabila salah satu prinsip baik sekali sedangkan prinsip lainnya kurang atau tidak dimiliki, lebih-lebih yang menyangkut dengan prinsip Character.

(Sumber : Buku pedoman kredit Bank Jabar Banten. Teknik Analisis Data : Dokumentasi).

9. Hambatan-hambatan Dalam Pemberian Kredit

  1. Nasabah

1)      Telat dalam memberikan aplikasi pengajuan kredit seperti, dokumen-dokumen dan persyaratan-persyaratan lainnya

2)      Menilai karakter nasabah, karena karakter ini merupakan faktor dominan, sebab walaupun debitur tersebut cukup untuk menyelesaikan kewajibannya tentu membawa resiko baik untuk menyelesaikan kewajibannya tentu membawa resiko bagi bank dikemudian hari.

  1. Perbankan

Volume dalam arti pihak perbankan kekurangan tenaga untuk melayani nasabah yang mengajukan pembiayaan kredit, karena saking banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan kredit, namun hambatan perbankan ini hanya dalam Kredit Produktif saja sedangkan pada Kredit Konsumtif tidak adanya hambatan (lancar).

(Sumber: Raidydzar yang menjabat di bagian akuntansi dan elektronik data procecing. Teknik Analisis Data : Wawancara).

4.2.2 Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya.

PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya menerapkan aplikasi perbankan syariah dalam dua bagian, yaitu ; bagian dari sisi pendanaan dan pembiayaan. Aplikasi yang saat ini banyak dilakukan oleh Bank Muamalat adalah aplikasi dari segi pembiayaan yaitu ; dalam bentuk pembiayaan murabahah.

Upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan ketaatan asas dalam penyaluran dana sesuai fasilitas penanaman dana murabahah yang tercantum dalam Pedoman Produk Penanaman dana (PPPD), maka diperlukan suatu pedoman berupa Prosedur Umum Pelaksanaan Penanaman Dana (PUPPD), khususnya pembiayaan murabahah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 47 yaitu :

4… `tBur óO©9 Nà6øts† !$yJÎ/ tAt“Rr& ª!$# y7Í´¯»s9’ré’sù ãNèd šcqà)Å¡»xÿø9$# ÇÍÐÈ

Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah (mealui prosedur), Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.    (Al-Qur’an dan terjemah : Depag RI).

Oleh karena itu pembiayaan tanpa melalui prosedur yang berlaku berarti telah melakukan penyelewengan dan termasuk orang fasik.

  1. 1. Rukun dan Syarat Murabahah
    a. Rukun Jual Beli

1)      Penjual (Ba`i)

2)      Pembeli (Musytari)

3)      Obyek Jual Beli

4)      Harga (Tsaman) :

a)      Harga Beli

b)      Margin Keuntungan

c)      Harga Jual.

5)      Ijab Qabul.

b. Syarat Jual Beli

1)      Pihak yang berakad :

a)      Ridha/Kerelaan dua belah pihak

b)      Punya kewenangan untuk melakukan jual beli

c)      Nasabah harus cakap hukum

d)     Nasabah/Pembeli mempunyai kemampuan untuk membayar.

2)      Barang/Obyek

a)       Barang itu ada meskipun tidak ditempat, namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu

b)      Barang itu milik sah dan dikuasai penjual

c)       Barang yang diperjualbelikan harus berwujud

d)      Tidak termasuk kategori yang diharamkan

e)       Barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang disepakati

f)       Apabila benda bergerak, maka kepemilikan barang itu bisa langsung berpindah dan dikuasai pembeli dan pembayaran harga  barang dikuasai dan menjadi hak penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, maka kepemilikan barang dapat beralih setelah dokumentasi jual beli dan perjanjian/akad diselesaikan.

3)      Harga

a)       Harga Beli adalah Harga beli barang oleh Bank ditambah biaya-biaya untuk memperoleh barang tersebut

b)      Harga jual Bank adalah harga beli ditambah margin keuntungan

c)       Margin keuntungan adalah keuntungan yang disepakati penjual dan pembeli

d)      Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian (QS. An Nisaa’ (4) : 29)

e)       Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Murabahah, khususnya keputusan pertama  maka  telah ditetapkan Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah  :

  1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
  2. Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam
  3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
  4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
  5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang
  6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai  harga beli plus keuntungannya.  Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan
  7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah  disepakati
  8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
  9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

(Sumber : Buku Pedoman Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia. Teknik Analisis Data : Dokumentasi).

2. Barang Yang Boleh Dibeli

Murabahah ditujukan untuk pembelian asset/obyek jual beli, seperti:

  1. Pembelian rumah/gedung atau sejenisnya
  2. Pembelian kendaraan/alat transportasi
  3. Pembelian alat-alat / mesin-mesin Industri
  4. Pembelian aset lain yang tidak bertentangan dengan syari`ah dan disetujui Bank.

(Sumber : Buku Pedoman Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia. Teknik Analisis Data : Dokumentasi).

3. Bank

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam Murabahah berdasarkan pesanaan Bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari Nasabah.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat Nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam Murabahah pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya.

Berdasarkan PSAK N0.59 diatas, maka dapat di tarik suatu kesimpulan :

  1. Pada prinsipnya Bank bertindak sebagai penyedia Barang
  2. Dalam kondisi tertentu Bank dapat mewakilkan (wakalah) pembelian barang tersebut kepada nasabah
  3. Bank berhak menentukan supplier dalam pembelian barang
  4. Bank menerbitkan Purchase Order (PO) sesuai kesepakatan dengan nasabah kepada supplier agar barang tersebut dikirim ke nasabah
  5. Bank akan langsung mentransfer uang pembelian barang kepada penjual/supplier, bukan diberikan langsung kepada nasabah, kecualibank mewakilkan kepada nasabah (melalui Akad Wakalah)
  6. Dalam hal Bank mewakalahkan kepada Nasabah, maka Akad Wakalah dilakukan pada saat penyerahan uang dari Bank kepada Nasabah
  7. Jika Bank hendak mewakilkan kepada Nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka Akad Murabahah dilakukan setelah kepemilikan barang secara prinsip dikuasai oleh  Bank.

(Sumber : Buku Pedoman Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia. Teknik Analisis Data : Dokumentasi).

4. Menganalisa Nasabah

Dalam melakukan analisa pihak Bank Muamalat Indonesia terhadap nasabah tentang kelayakan nasabah untuk melakukan pembiayaan tersebut dan layak untuk menerima pembiayaan tersebut setelah melalui beberapa proses analisa, diataranya adalah sebagai berikut :

  1. Caracter

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur, dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa pelanggan dapat memenuhi kewajibannya sebagai debitur untuk mengembalikan dana dari bank.

  1. Capacity

Penilaian secara objektif tentang calon debitur untuk melakukan pembayaran, kemampuan ini diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan dengan catatan prestasi dimasa lalu didukung dengan pengamatan langsung dilapangan.

  1. Capital

Penilaian terhadap kemampuan yang dimiliki oleh calon debitur yang diukur dari posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjuk oleh rasio finansialnya dan penekanan pada potensial modalnya.

  1. Colateral

Jaminan yang dimiliki oleh calon debitur, penilaian ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa suatu rasio kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat disepakati sebagai ganti rugi dari kewajibannya.

  1. Condion of ekonomic

Bagian pembiayaan harus melihat kondisi ekonomi secara umum, khususnya yang terkait dengan jenis usaha mereka, hal ini dapat memperlancar usaha para nasabah. Kondisi nasabah sangat berperan didalam turunnya pembiayaan dari bank. Pengalaman bank sudah banyak sekali tertipu dengan kondisi nasabah dilapangan.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Murabahah, maka  telah ditetapkan Ketentuan Kedua mengenai Ketentuan Murabahah kepada Nasabah :

  1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank
  2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terdahulu  asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang
  3. Bank kemudian menawarkan asset  tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya)  sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

(Sumber : Buku Pedoman Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia. Teknik Analisis Data : Dokumentasi).

5. Pemasok Barang / Supplier

Pemasok Barang/Supplier adalah orang atau badan hukum yang membantu Bank dalam penyediaan barang sesuai permintaan nasabah. Bank akan membeli barang sesuai permintaan nasabah ke Supplier dan menjual kembali barang tersebut ke Nasabah.

(Sumber : Yadi Haryadi yang menjabat sebagai Asisten Account Manager. Teknik Analisis Data : Wawancara).

6. Harga

  1. Ketentuan harga jual (pricing) ditetapkan di awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama waktu perjanjian
  2. Pembayaran Murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda
  3. Harga yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan
  4. Jika Bank mendapat potongan dari pemasok, maka potongan itu merupakan hak Nasabah. Apabila potongan itu terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad
  5. Apabila nasabah memberikan uang muka (urbun), maka berdasarkan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah terutama ketentuan kedua tentang Ketentuan Murabahah kepada Nasabah khususnya point  (4) s/d (7) ditetapkan bahwa :

1)      Dalam jual-beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk  membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan

2)      Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut

3)      Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah

4)      Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif  dari uang muka, maka :

a)       Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga

b)      Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian  yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi nasabah wajib mlunasi kekurangannya.

(Sumber : Buku Pedoman Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia. Teknik Analisis Data : Dokumentasi).

7. Standar Jaminan Pembiayaan Murabahah

Standar Jaminan pembiayaan murabahah sangat diperlukan bagi setiap nasabah Bank Muamalat, karena melalui jaminan yang bersifat standar akan menciptakan kewaspadaan dan ketenangan apabila debitur tidak dapat melunasi pembiayaannya. Secara eksplisit, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yaitu :Allah surat Lukman ayat 34 yaitu :

¨bÎ) ©!$# ¼çny‰YÏã ãNù=Ïæ Ïptã$¡¡9$# Ú^Íi”t\ãƒur y]ø‹tóø9$# ÞOn=÷ètƒur $tB ’Îû ÏQ%tnö‘F{$# ( $tBur “Í‘ô‰s? Ó§øÿtR #sŒ$¨B Ü=Å¡ò6s? #Y‰xî ( $tBur “Í‘ô‰s? 6§øÿtR Äd“r’Î/ <Úö‘r& ßNqßJs? 4 ¨bÎ) ©!$# íOŠÎ=tæ 7ŽÎ6yz ÇÌÍÈ

“Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Al-Qur’an dan terjemah : Depag RI).

Dan berdasarkan pengalaman bahwa “tidak ada satu pun” cara atau sarana hukum yang dapat mencegah seseorang mengingkari janjinya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan penanaman dana, bagi setiap pejabat harus melakukan penilaian yang cermat dan benar terhadap watak, kemampuan, modal, anggunan, dan prospek usaha nasabah. Mengingat pasal 8 ayat 1 dari UU NO. 10 tahun 1998 tentang perbankan “ bahwa untuk mengurangi resiko, bahwa bank syariah diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada nasabah”

  1. Jaminan yang dimaksud adalah kekayaan atau kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali. Menurut hukum positif, jaminan yang digolongkan dalam harta kekayaan bisa berbentuk barang yang dapat diganti ( contoh : uang, barang barang yang dapat diperdagangkan, barang yang dapat dibagi (beras dan gula), dan barang yang bergerak (mobil dan perhiasan), atau barang yang tidak bergerak (contoh : tanah, bangunan, mesin-mesin berat yang ditanam)
  2. Khusus untuk penanaman dana kendaraan motor, maka kendaraan yang diberikan tersebut diterima sebagai jaminan utama
  3. Nilai jaminan harus ditetapkan berdasarkan Liquidation Basis dan persentase nilai pasar jaminan yang dapat diterima sebagai nilai liquidasi jaminan.

(Sumber : Buku Pedoman Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia. Teknik Analisis Data : Dokumentasi).

8. Proses Pembiayaan Murabahah
a. Syarat Pengajuan Pembiayaan Murabahah
Bank Muamalat membagi tiga bagian subjek (pelaku) hukum untuk setiap pembiayaan dana :
1)            Perorangan
Persyaratan  yang harus dipenuhi adalah :

a)            KTP / SIM / Pasport

b)            KK (Kartu Keluarga)

c)            Surat persetujuan Istri / Suami (Apabila sudah nikah)

d)           Surat Akad Nikah (apabila sudah nikah)

e)            Usia minimal 21 tahun dan sehat jiwa.

2)            Kelompok

a)       Persyaratan yang harus dipenuhi dalah :

b)      Slip gaji 3 bulan terakhir para karyawan

c)       Surat Rekomendasi dari perusahaan

d)      Surat pernyataan menaggung (Corporate Guarantee) dari perusahaan

e)       Surat kuasa pemotongan gaji

f)       KTP / SIM / Pasport para penanggung, pemberi kuasa dan pemberi rekomendasi

g)      KTP/SIM/Pasport para karyawan

h)      KK Karyawan

i)        Surat akad nikah karyawan

j)        Surat persetujuan istri atau suami.

3)            Badan usaha

Persyaratan Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum yaitu :

a)       PT (Perseroan Terbatas)

(1)             AD beserta perubahannya

(2)             Pengesahan perseroan dari departemen kehakiman

(3)             Pendaftaran pada Panitia Pengadilan Negri atau departemen perdagangan

(4)             Pengumuman pada berita Negara Republi Indonesia

(5)             KTP/SIM/Pasport para pengurus dan pemegang saham perseroan

(6)             Surat izin usaha domisili perseroan

(7)             Surat izin usaha perdagangan (SIUP) untuk perseroan yang bergerak dalam bidang perdagangan

(8)             Surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK) untuk perseroan yang bergerak dalam bidang konstruksi kontraktor

(9)             NPWP Perseroan.

b)      Koperasi

(1)          AD Koperasi

(2)          KTP/SIM/Pasport para pengurus koperasi

(3)          Surat pengesahan dan pendaftaran dari Depkop

(4)          NPWP

(5)          TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

(6)          Surat keterangan izin Domisili

(7)          SIUP.

Persyaratan Badan Usaha yang ukan berbentuk Badan Hukum yaitu :

(1)         Perseroan Firma (Fa)

(a)          AD yang dibuat dengan akta notaries (pasal 22 KUHD)

(b)          Pendaftaran Firama dipengadilan negri setempat (pasal 23 KUD)

(c)          Surat keterangan izin Domisili

(d)         NPWP

(e)          KTP/SIM/Pasport seuruh pengurus Persero Firma.

(2)         Perseroan Komanditer (CV)

(a)          AD yang dibuat dengan akta notaris (pasal 22 KUHD)

(b)          Pendaftaran Firma dipengadilan negri setempat (pasal 23 KUD)

(c)          Surat keterangan izin Domisili

(d)         NPWP

(e)          KTP/SIM/Passport seluruh pengurus.

(3)         Yayasan

(a)          AD yang dibuat dengan akta notaris

(b)          Susunan pengurus yayasan

(c)          Surat keterangna izin Domisili yayasan

(d)         NPWP (untuk yayasan yang bersifat komersil, contoh : rumah sakit, tempat kursus atau pendidikan, pengelola dana pension)

(e)          KTP/SIM/Passport seluruh pengurus yayasan.

b. Pelaksanaan Penyerahan Barang Pada Akad Pembiayaan Murabahah

1) Proses Awal

a)             Inisiasi, yaitu proses awal menetapkan kriteria nasabah pembiayaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Bank Muamalat

b)            Pengumpulan informasi

(1)    Ta’aruf dan wawancara, yaitu proses Account Manager dengan nasabah melalui proses wawancara, dalam wawancara tersebut Account Manager akan memperoleh data-data sementara tentang kondisi nasabah.

Secara garis besar dalam wawancara mencakup hal-hal sebagai berikut :

(a)          kelengkapan data pemohon

(b)          penjelasan data-data pendukung

(c)          pemeriksaan kembali kebenaran dan konsistensi data pemohon.

(2)    Penentuan calon nasabah potensial

Agar dapat mengambil keputusan yang tepat tentang permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah, penelitian ini dilakukan baik dengan cara mempelajari berbagai macam data umum perusahaan, keuangan, dan jaminan atau dengan cara melakukan survei lapangan.

c)             Sosialisasi yaitu kegiatan dalam rangka memperoleh nasabah melalui proses mengunjungi, mengajak dan mendapatkan informasi data calon nasabah. Hasil sosilitasi disajikan dalam bentuk laporan kunjungan (call report)

d)            Evaluasi yaitu proses penelitian terhadap kelayakan usaha yang akan menerima pembiayaan berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil solositasi, termasuk resiko-resiko yang mungkin akan timbul dan upaya untuk mengatasinya.

Data-data yang diperlukan dalam evaluasi adalah  sebagai berikut :

(1)          Surat permohonan nasabah

(2)          Data legalitas

(3)          Data keuangan

(4)          Data jaminan

(5)          Proposal proyek atau usaha yang dibiayai

(6)          Proyeksi cash flow proyek

2) Proses Persetujuan

a)             Usulan Pembiayaan

Nasabah mengisi formulir usulan pembiayaan yang telah disediakan oleh Bank Muamalat sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan.

Setelah formulir usulan pembiayaan tersebut diisi dengan lengkap dan benar sesuai dengan petunjuk, maka formulir tersebut diserahkan kepada organisasi bidang pembiayaan untuk dilakukan pemeriksaan atas kelayakan untuk menerima pembiayaan atau tidak. Yang termasuk dalam organisasi bidang pembiyaan yaitu Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Pembiayaan dan Account Manager.

Setelah dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan data-data nasabah tersebut, maka tindak lanjut Komite Pembiayaan adalah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

(1)          Setuju

Apabila keputusan pembiayaan tersebut disetujui oleh Komite Penanaman Dana maka Account Manager membuat :

(a)          Surat persetujuan prinsip (Offering leter / OL)

(b)          Peroses peningkatan

(c)          Tanggung jawab dokumentasi.

(2)          Tidak setuju

Penolakan pemohon pembiayaan dapat dilakukan atas dasar pertimbangn Account Manager Sponsor bersama atasan langsung tanpa mengajukan ke Komite Pembiayaan.

3) Proses Relisasi Pembiayaan

a)             Persyaratan Realisasi

(1)          Pemeriksanan dokumentasi

Langkah-langkah yang harus diperiksa

(a)           Apakah Usulan Penanaman Dana (UP), beserta risalah keputusan Komite Pembiayaan telah ditandatangani oleh seluruh anggota komite

(b)          Persyratan-persyaratan yang diminta pembiayaan dinyatakan dalam keputusan komite pembiayaan

(c)           Surat permohonan Realisasinya Penanaman Dana (SPRPD) terdiri dari :

  • Surat sanggup (promes)
  • Jadwal angsuran
  • STTU (Surat Tanda Terima Unag) atau STTB (Surat Tanda Terima Pembelian Barang) telah ditandatangani oleh nasabah.

(d)         Surat perjanjian Penanaman Dana (AKAD) sesuai dengan masing-masing fasilitas

(e)          Surat keterangan (covr note) dari notaries yang berisi nomor dan tanggal perjanjian penanaman dana dan pengikatan jaminan serta akad-akad lainnya

(f)          Surat-surat asli seperti sertifikat  jaminan

(2)          Meriksa apakah persyaratan dropping sudah dipenuhi

b)            Kewajiban Pemeriksaan Dokumen Pendukung

Dokumen-dokumen pendukung harus diperiksa terlebih dahulu oleh Support penanaman dana dan diversifikasi sebelum diserahkan ke Operasi penanaman dana untuk pencarian (droppig) fasilitas penanaman dana.

c)             Kewajiban Pemeriksaan Keputusan Ekstern dan Kebijakan Bank

(1)          Setiap fasilitas pembiayaan yang akan diberikan harus diperiksa kepatuhan terhadap kebutuhan Ekstern dan kebijakan bank yang berlaku

(2)          Pemeriksaan kepatuhan minimal harus meliputi kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan perbankan secara umum dan kebijakan lain yang berkaitan dengan penanaman dana bank

(3)          Penyimpangan yang ditemukan dalam proses pemeriksaan ini harus segera dilaporka secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

d)            Persiapan Pencarian Penanaman Dana

(1)          Periksa kelengkapan dokumen-dokumen pencairan dana yang melipu :

(a)           Usulan pembiyaan

(b)          Dokumen pendukung dari pembiyaan

(c)           Memorandum analisa pembiyaan

(d)          Keputusan kmite pembiyaan

(e)           Memorandum Dropping

(f)           Surat keterangan (cover note) dari notaries sebagai bukti akad.

(g)          Periksa apakah persyaratan dropping sudah dipenuhi.

e)             Tahapan Pencairan Pembiayaan

(1)       Permintaan pencairan fasilitas pembiayaan yang dilakukan oleh Acccount Manager melalui memorandum dropping harus diajukan melalui support pembiayaan untuk diteruskan kepada unit kerja operasional

(2)       Support pembiayan untuk selanjutnya membutuhkan fiat dropping pada usulan pembiyaan yang telah mendapatkan persetujuan komite pembiayaan berikut pula pada dua lembar copy usulan pembiayaan

(3)       Fiat dropping yang dibutuhkan pada setiap usulan pembiayaan baik asli maupun copy harus berupa fiat dropping asli (stempel fiat pencarian yang dibutuhi ditanda tangan)

(4)       Usulan pembiayaan asli yang telah dibutuhi fiat dropping disimpan difile pembiayaan sebagai bukti realisasi pembiayaan. Sedangkan dua buah copy usulan pembiayaan yang telah dibutuhi fiat dropping kepada pembiayaan dan disimpan difile pembiayaan

(5)       Operasi pembiayaan dana setelah menerima copy usulan pembiayaaan dan dokumen-dokumen dropping lainnya melakukan kembali meneliti kebenaran dan kelengkapannya meliputi :

(a)           Usulan pembiayaan telah dibutuhi fiat dropping (Kebebasan dropping)

(b)          Surat pembiayaan realisasi, surat sanggunp, jadwal angsuran dan atau TTU dan atau STTB yang telah di tandatangani oleh nasabah.

f)             Prosedur Pencairan (Dropping)

(1)          Terima permohonan pencarian fasilitas pembiayaan dari nasabah

(2)          Periksa persyaratan draw down (dokumen pencarian), meliputi :

(a)           SPRP, Surat Sanggup, Jadwal Angsuran, STTU dan STTB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani nasabah

(b)          Persyaratan-persyaratan pencarian yang ditetapkan oleh komite pembiayaan.

(3)          Account Manager meminta persetujuan pejabat yang berwenang untuk menandatangani formulir dropping awal dan perubahan fasilitas

(4)          Kirim seluruh dokumen draw down (dokumen pencarian) ke Operasional Pembiayan

(5)          Pelaksanaan pencarian dana oleh Operasional Pembiayaan kepada nasabah.

(Sumber : Buku Pedoman Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia. Teknik Analisis Data : Dokumentasi).

Berikut adalah contoh ilustrasi dari transaksi Murabahah yang terjadi di Bank Muamalat cabang Tasikmalaya :

Seorang nasabah mengajukan pembiayaan murabahah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk pembelian bahan material bangunan.

Perhitungan kebutuhan plafond pembiayaan

Keterangan

Nominal pengajuan

(Rupiah)

Kegunaan

Kebutuhan Dana

Pembiayaan dari BMI

Dana Sendiri

100.000.000,-

100.000.000,-

0,-

Pemberian bahan material bangunan

Fasilitas Pembiayaan Al-Murabahah (Baru) :

Plafond                                      : Rp. 100.000.000,-

Kegunaan                                   : Pembelian Bahan Material Bangunan

Harga Jual                                  : Rp. 0+ (Rp. 100.000.000,- + Rp. 45.908.600)

Uang Muka                                : Rp. 0,-

Harga Jual Setelah UM  : Rp. 145.908.600,-

Jangka Waktu                            : 60 Bulan

Biaya Administrasi                    : Rp. 1.500.000,-

Denda Keterlambatan                : Rp. 1.418 / hari keterlambatan

Media Penarikan                        : SPRP, TTUN, STTB, dan Surat Sanggup

Peningkatan                               : Notariel

Penetapan margin atas transaksi Murabahah diatas merupakan hasil perhitungan yang sebelumnya ditentukan oleh Bank yang bertindak sebagai penjual kemudian disesuaikan lagi dengan faktor pesaing.

Apabila terjadi kredit macet atau nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka pihak bank dapat menjadikan barang yang dibeli khususnya pada jenis kendaraan sebagai agunan atau jaminannya, dan status barang tersebut menjadi barang sitaan bank. Barang sitaan tersebut dijual kembali oleh bank dan uang hasil penjualan barang terlebih dahulu digunakan untuk melunasi saldo kredit macet tersebut dan apabila terdapat sisa uang penjualan setelah dikurangi pembayaran kredit macet maka pihak bank mengembalikan uang tersebut kepada nasabah.

(Sumber : Yadi Haryadi Yang menjabat sebagai Asisten Account Manager. Teknik Analisis data : Wawancara & Observasi).

Berikut gambar skema pembiayaan murabahah yang dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya :

Skema Teknis Perbankan – Murabahah

5.Terima

Barang &

Dokumen

Gambar 5

(Sumber : Buku Pedoman Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia. Teknik Analisis Data : Dokumentasi).

9. Jenis-jenis Kebutuhan Yang Bisa Memakai Skema Murabahah

Dalam transaksi jual beli murabahah yang diperjual belikan adalah barang, maka bank syariah harus membeli barang atas nama sendiri dan secara syah sehingga mengetahui dengan jelas dan tepat harga perolehan barang yang diperjual belikan. Dalam pembiayaan murabahah yang menjadi subyek penjualan adalah barang atau komiditas bukan uang.

Jenis-jenis kebutuhan yang bisa memakai skema murabahah yang ada di Bank Muamalat yaitu semua jenis kebutuhan untuk pembeliaan barang berwujud seperti : pembelian rumah, kendaraan, bahan material, dan pembelian barang dagangan.

(Sumber : Yadi Haryadi Yang menjabat sebagai Asisten Account Manager. Teknik Analisis data : Wawancara).

10. Uang Muka Dalam Murabahah

Tentang Uang Muka Dalam Pembiayaan Murabahah sesuai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.13/DSN-MUI/IX/2000.Tentang Murabahah khususnya Keputusan Pertama mengenai “Ketentuan Umum Uang Muka” maka  telah ditetapkan :

  1. Dalam akad pembiayaan Murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat
  2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan
  3. Jika Nasabah membatalkan akad Murabahah, Nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut
  4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada Nasabah
  5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada Nasabah.

(Sumber : Buku Pedoman Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia. Teknik Analisis Data : Dokumentasi).

11. Jangka Waktu

Jangka waktu Murabahah disesuaikan dengan kemampuan Nasabah untuk mencicil angsuran Harga Jual.

(Sumber : Yadi Haryadi Yang menjabat sebagai Asisten Account Manager. Teknik Analisis data : Wawancara).

12. Penundaan Pembayaran

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Murabahah khususnya Fatwa Kelima mengenai “Penundaan Pembayaran dalam Murabahah” maka  telah ditetapkan :

  1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya
  2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

(Sumber : Buku Pedoman Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia. Teknik Analisis Data : Dokumentasi).

13. Bangkrut Dalam Murabahah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Murabahah khususnya Fatwa Keenam mengenai “Bangkrut dalam Murabahah” maka  telah ditetapkan :

”Jika Nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, Bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan”.

(Sumber : Buku Pedoman Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia. Teknik Analisis Data : Dokumentasi).

14. Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000. Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran maka  telah ditetapkan :

  1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada Nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja
  2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi
  3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi
  4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar Nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya
  5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani
  6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (qardhul hasan).

(Sumber : Buku Pedoman Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia. Teknik Analisis Data : Dokumentasi).

15. Diskon Dalam Murabahah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.16/DSN-MUI/IX/2000. Tentang Diskon Dalam Murabahah maka  telah ditetapkan :

  1. Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qimah) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
  2. Harga dalam jual beli Murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
  3. Jika dalam jual beli Murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu, diskon adalah hak Nasabah
  4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad
  5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

(Sumber : Buku Pedoman Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia. Teknik Analisis Data : Dokumentasi).

  1. 16. Potongan Pelunasan Dalam Murabahah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah maka  telah ditetapkan :

  1. Jika Nasabah dalam transaksi Murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad
  2. Besar potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

(Sumber : Buku Pedoman Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia. Teknik Analisis Data : Dokumentasi).

17. Penyelesaian Utang Dalam Murabahah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Murabahah khususnya Fatwa Keempat mengenai “Hutang dalam Murabahah” maka  telah ditetapkan :

  1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut.  Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank
  2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya
  3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal.  Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

(Sumber : Buku Pedoman Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia. Teknik Analisis Data : Dokumentasi).

18. Hambatan Terhadap Pembiayaan Murabahah Serta Upaya Pencegahannya
a. Hambatan-hambata
Berdasarkan analisa yang penulis lakukan terhadap permasalahn yang timbul dalam sistem pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya, adalah sebagai berikut :
1)      Kurangnya sosialisasi dan promosi pada produk dan prosedur pelaksanakan murabahah yang berdampak pada kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menggunakan produk ini
2)      Masyarakat cendrung menganggap Sistem Pembiayaan Murabahah lebih mahal daripada sitem kredit pada umumnya.
b. Upaya-uapaya Pencegahannya

Berdasarkan hambatan-hanbatan dari sistem penanaman dana tersebut diatas, maka upaya-upaya pemecahannya adalah sebagai berikut :

1)      Lebih sering lagi melakukan sosialisasi serta promosi terhadap produk-produk pembiayaan Murabahah misalnya melalui seminar dan sebagainya

2)      Dalam pelaksanaan sosialisasi dan promosi terhadap produk murabahah harus dititkberatkan pada penjelasan atas sistem pembiyaan murabahah tersebut bila di bandingkan dengan jenis kredit pada umumnya.

(Sumber : Yadi Haryadi Yang menjabat sebagai Asisten Account Manager. Teknik Analisis data : Wawancara).

19. Lain-lain

Apabila asset Murabahah yang telah dibeli Bank (sebagai Penjual) dalam Murabahah dengan pesanan yang mengikat,  mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (Bank) dan penjual (Bank) akan mengurangi nilai akad.

20. Standar Dokumentasi.

Standar dokumentasi pembiayaan murabahah sangat diperlukan bagi setiap nasabah Bank Muamalat, karena melalui dokumentasi yang bersifat standar akan memberikan data atau bukti dalam penegakan hukum. Secara eksplisit, Allah memerintahkan kepada setiap Muslim untuk meminta dokumentasi transaksi yang jelas dan benar, sebagai mana dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yaitu :

$yg•ƒr’¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä #sŒÎ) LäêZtƒ#y‰s? Aûøïy‰Î/ #’n<Î) 9@y_r& ‘wK|¡•B çnqç7çFò2$$sù 4 =çGõ3u‹ø9ur öNä3uZ÷­/ 7=Ï?$Ÿ2 ÉAô‰yèø9$$Î/ 4 Ÿwur z>ù’tƒ ë=Ï?%x. br& |=çFõ3tƒ $yJŸ2 çmyJ¯=tã ª!$# 4 ÇËÑËÈ

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,… (Al-Qur’an dan terjemah : Depag RI).

Standar dokumentasi pembiayaan murabahah yang diberlakukan di bank muamalat adalah sebagai berikut :

  1. Surat  Persetujuan Prinsip (Offering Letter)
  2. Surat Permohonan Realisasi Murabahah
  3. Akad Wakalah (Bila diperlukan)
  4. Tanda Terima Uang Nasabah (Dalam hal Bank mewakilkan kepada Nasabah)
  5. Akad  Murabahah
  6. Surat Sanggup
  7. Perjanjian pengikatan jaminan
  8. Tanda Terima Barang – Wakalah
  9. Tanda Terima Barang – Murabahah

(Sumber : Buku Pedoman Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia. Teknik Analisis Data : Dokumentasi).

4.3 Analisa Perbandingan Pemberian Kredit Pada Bank Jabar Banten Cabang Tasikmalaya Dengan Pembiayaan Murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya.

Pada dasarnya antara kredit bank konvensional dengan pembiayaan murabahah bank syariah sama-sama bertujuan untuk : (1)  memperoleh keuntungan, (2)  pada syarat-syarat umum dalam memperoleh pembiayaan seperti, KTP, proposal, laporan keuangan, (3) memberikan potongan apabila debitur lebih cepat melunasi pembiayaannya dari kesepakatan yang telah dibuat, dan lain-lain. Disamping itu kredit Bank Konvensional (Bank Jabar Banten) dengan pembiayaan murabahah Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia) mempunyai perbedaan yang sangat prinsipil, diantaranya yaitu :

  1. Falsafah

Dalam perbankan Konvensional (Bank Jabar Banten) prinsip yang digunakan adalah berdasarkan bunga, dan persntasenya berubah-ubah (spekulasi), sedangkan dalam perbankan Syariah (Bank Muamalat Indonesia) menggunakan perinsip bagi hasil, dan persentasenya pasti tidak spekulasi (berubah-ubah).

  1. Harga jual fasilitas kredit Bank Konvensional (Bank Jabar Banten) memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan margin/tingkat keuntungan murabahah (bila sudah terjadi ijab kabul) bersifat tetap, sehingga harga jual tidak boleh berubah. Jadi, sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan, Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia) tidak diperbolehkankan mengubah harga yang telah diperjanjikan/ diakadkan. Pada lembaga keuangan konvensional, dimungkinkan membuat sebuah klausul untuk meningkatkan bunga seperti karena akibat ketergantungan pada situasi pasar, krisis BBM, dan krisis nilai tukar.
  2. Akad yang ditetapkan

Pada Bank Konvensional (Bank Jabar Banten), akad yang digunakan memiliki konsekwensi di dunia saja. Sedangkan pada Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia) akad yang digunakan memiliki konskwensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan akad, seperti hal-hal berikut.

  1. Rukun, Seperti:

1)            Penjual

2)            Pembeli

3)            Barang

4)            Harga

5)            Akad.

  1. Syarat. Seperti syarat berikut :

1)            Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah

2)            Harga barang dan jasa harus jelas

3)            Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak pada biaya trasnportasi

4)            Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai (tidak jelas kepemilikannya).

  1. Keuntungan

Keuntungan pada pembiayaan murabahah berbentuk margin penjualan yang sudah termasuk harga jual. Keuntungan tersebut sewajarnya dapat dinegosiasikan antara pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak bank syariah dengan nasabah. Sedangkan pada Bank Konvensional (Bank Jabar Banten) keuntungan dalam praktek kreditnya didasarkan pada tingkat suku bunga. Nasabah yang mendapatkan kredit dari Bank Konvensional dibebani kewajiban membayar cicilan beserta bunga pinjaman sekaligus.

  1. Bidang usaha / barang yang dibiayai

Pada Bank Konvensional (Bank Jabar Banten), usaha/barang yang dibiayainya tidak melihat halal dan haramnya. Sedangkan pada Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia), usaha/barang yang dilakukan tidak terlepas dari ketentuan dan peunjuk syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan memperhatikan pembiayaan dari suatu usaha/barang sebelum mendapatkan kejelasan, kepastian,dan yang tidak terkandung didalamnya hal-hal yang diharamkan.

Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantarannya sebagai berikut :

  1. Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
  2. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
  3. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/ asusila?
  4. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
  5. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh masal?
  6. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?
  7. Utang nasabah

Dalam Bank Konvensional (Bank Jabar Banten), utang nasabah adalah sebesar pokok kredit ditambah dengan bunga. Bila dibayar secara angsuran, utang nasabah akan berkurang sebesar pokok kredit dan pembayaran bunga jadi perbankan konvensional ada yang disebut utang pokok dan utang bunga. Sedangkan dalam Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia) yaitu jual beli murabahah, utang nasabah adalah sebesar harga jual. Harga jual adalah harga perolehan/pembelian barang ditambah keuntungan yang disepakati. Apabila nasabah mengangsur utangnya, utang nasabah itu akan berkurang sebesar pembayaran angsuran yang dilakukan, jadi tidak membedakan lagi unsur pokok dan keuntungan.

  1. Struktur Organisasi

Secara umum, struktur Bank Konvensional (Bank Jabar Banten) sama dengan struktur organisasi pada bank syariah, namun ada struktur yang sangat membedakan antara bank Konvensional (Bank Jabar Banten) dengan Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia), yaitu pada penempatan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah ini bertugas untuk mengawasi jalannya bank dengan prinsip syariah agar sesuai dengan syariah Islam.

  1. Hubungan dengan nasabah

Pada Bank Konvensional (Bank Jabar Banten), hubungan dengan nasabah hanya sebatas dalam bentuk hubungan kreditur debitur. Sedangkan pada Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia), hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.

  1. Sangsi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran

Tidak ada sangsi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran pada Bank Konvensional (Bank Jabar Banten), hanya mengirimkan surat peringatan karena kreditnya sudah diasuransikan. Sedangkan pada Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia), sangsi bagi nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda dalam pelunasan pembiayaan sesuai fatwa DPS (Dewan Pengawas Syariah) yaitu di beri Ta’zir atau sesuai kesepakatan yang bertransaksi pada saat akad.

  1. Diskon

Pada Bank Konvensional (Bank Jabar Banten) diskon yang diberikan kepada pihak nasabah tanpa sepengetahuan debitur, tetapi dilihat dari setiap pembayaran angsuran tiap bulannya. Sedangkan pada Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia) diskon yang diberikan kepada pihak debitur (nasabah) sesuai pada saat akad, harus tertulis dan di tandatangani kedua belah pihak (disepakati).

  1. Kredit yang dibiayai

Bank Konvensional (Bank Jabar Banten) dalam hal kredit yang dibiayai hanya memberikan uangnya saja sedangkan bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan kredit seperti rumah, mesin dan lain-lain, pihak nasabah sendiri yang mencari rumah atau mesin yang dibutuhkannya. Sedangkan pada Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia) dalam pembiayaan Murabahah hanya barang yang dibiayainya dan penentuan atau pencarian  barang yang dibiayainya sesuai kesepakatan yang bertransaksi (pihak bank dan nasabah sama-sama mencarinya, pihak bank saja atau pihak nasabah saja).

  1. Jumlah Nasabah Kredit Bank Jabar banten Cabang Tasikmalaya dan Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya Tahun 2004 – 2008                                 

Tabel 8

Nasabah Kredit Bank Jabar Banten dan Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia

Tahun

Bank Jabar Banten

Bank Syariah

2004

13.208

106

2005

13.447

153

2006

13.497

163

2007

13.639

172

2008

14.128

164

Perbedaan Kredit Bank Konvensional (Bank Jabar Banten) dengan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia) disimpulkan di dalam table berikut :

Tabel 9

Perbedaan Kredit Bank Konvensional (Bank Jabar Banten) dengan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia)

Kredit & Pembiayaan Murabahah

Bank Jabar Banten

Cabang Tasikmalaya

Bank Muamalat Indonesia

Cabang Tasikmalaya

Falsafah Bunga Bagi hasil
Harga jual Tergantung situasi pasar Tergantung akad awal
Konsekwensi Akad Yang di tetapkan Duniawi Duniawi dan Ukhrawi
Keuntungan Tergantung tingkat suku bunga Tergantung akad awal
Bidang Usaha Tidak jelas halal dan haramnya Harus jelas halal dan haramnya
Utang Nasabah Pokok kredit dan bunga Harga jual
Struktur Organisasi Tidak ada Dewan sejenis Ada Dewan Pengawas Syariah
Hubungan dengan nasabah Debitur – Kreditur Kemitraan
Sangsi Yang menunda-nunda pembayaran Diberi peringatan 1, 2 dan 3 Diberi peringatan 1, 2 dan 3. Apabila tidak melunasi terkena Ta’zir
Diskon Dilihat cara pembayaran angsuran Sesuai pada saat akad
Kredit yang di biayai Uang Barang
Jumlah nasabah tahun 2004-2008 67919 Nasabah 758 Nasabah

Jika dilihat dari kelebihan dan kekuranga antara pemberian kredit Bank Konvensional dengan pembiayaan murabahah Bank Syariah, adalah sebagai berikut ;

  1. Kelebihan

Pada Bank Konvensional (Bank Jabar Banten) kelebihannya yaitu, bunga dalam kreditnya murah (kecil), pada sektor UMKM bunganya kecil dibandingkan dengan bank lain, prosesnya tidak terlalu rumit, selama debitur melengkapi semua persyaratan yang di minta, dan Bank Jabar banten mengasuransikan bagi kredit yang nominalnya besar.. Sedangkan pada Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia) kelebihan dari pembiayaan murabahah adalah ; tidak akan terkena fluktuatif harga, pembiayaan murabahah dapat dimanfaatkan Nasabah untuk memenuhi kebutuhan barang-barang produktif maupun konsumtif termasuk dapat pula digunakan untuk pengadaan barang berdasarkan pesanan dari pihak ketiga dengan bukti Surat Perintah Kerja/Kontrak Kerja dari Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD serta pihak swasta yang kredibel, tidak boleh memberi imbalan diluar perjanjian, dan produk jual beli murabahah adalah memberikan kepastian dan kenyamanan kepada nasabah terhadap angsuran pembiayaan.

  1. Kekurangan

Kekurangan pada fasilitas kredit di Bank Konvensional (Bank Jabar Banten) adalah ; terkena fluktuatif harga (Bunga). Sedangkan pada Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia) kekurangan dalam pembiayaan murabahah adalah ; pengetahuan masyarakat kurang (sedikit), masyarakat tidak bisa membandingkan antara pasar rasional dengan pasar emosional.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa perbedaan yang paling utama adalah mengenai kedudukan bunga dalam praktek perbankan. Dalam bank konvensional menggunakan sistem bunga, dimana bunga berfungsi sebagai salah satu tujuan dan cara, namun telah ditetapkan oleh MUI bahwa bunga haram. Sedangkan pada bank dengan prinsip syariah, konsep bunga sama sekali dihindarkan, melainkan menggunakan sistem bagi hasil yang tidak ditentang atau bertentangan dengan agama. Adapun antara kredit Bank Konvensional (Bank Jabar Banten) dengan pembiayaan murabahah Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia) memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas.

Moga Bermanfaat… ” Tolong Tinggalkan Comment ” …

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: