BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 pasal 1 tentang perbankan Bank adalah “badan usaha yan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Simorangkir (1982 : 21) bank umum adalah bank yang didalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan di dalam usahanya bank umum  terutama memberikan kredit berjangka pendek.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.1 Bank konvensional

Bank Konvensional yaitu bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu priode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun. ( Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso : 2006 : 153).

Setiap perbankan mempunyai peran dan fungsi masing-masing, oleh karena itu peran dan fungsi bank konvensional adalah :

  1. Sebagai penghimpun dana masyarakat dan meminjamkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dengan imbalan bunga
  2. Sebagai penyedia jasa pembayaran
  3. Menerapkan hubungan debitur kreditur antara bank dengan nasabah.

2.1.2 Bank Syariah

Bank Syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana mupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsi syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. ( Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso : 2006 : 153).

Menurut Sofyan S Harapan, Wiroso, dan Muhammad Yusf, op. Cit., h. 4. Yang dikutif oleh Asep Suryanto dalam tesis yang berjudul “Fungsi bank syariah dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menyimpan dana dan mendapatkan pembiayaan di bank syariah mandiri cabang Tasikmaaya”. Dilihat dari segi fungsi, bank syariah memiliki fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah sekaligus merupakan  karakteristik bank syariah itu sendiri. Fungsi bank syariah akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah.

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (tamwil) dan badan sosial (mal). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor atau nasabahnya dengan prinsip wadi’ah yad dlamanah (titipan), mudarabah (bagi hasil) atau ijarah (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keuangan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip wakalah (pemberian mandat), kafalah (bank garansi), hiwalah (pengalihan utang), rahn (jaminan utang atau gadai), qardl (pinjaman kebijakan untuk dana talangan), sharf (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa non keuangan dalam bentuk wadi’ah yad amanah (safe deposito box) dan pelayanan jasa keuangan dengan prinsip mudharabah muqayyadah. Sementara itu, bank syariah sebagai badan sosial memiliki fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta penyaluran qardl  hasan (pinjaman kebijakan) (2006 : 26).

Oleh karena itu, secara umum terdapat 4 (empat) fungsi dari bank syariah, yaitu manajer investasi, investor, jasa keuangan dan sosial (2006 : 27).

Dalam fungsi bank syariah tersebut terdapat komponen-komponen fungsi yang secara khusus sebagai kegiatan bank syariah yang sangat penting untuk dikomunikasikan kepada masyarakat agar masyarakat tertarik pada bank syariah (2006 : 27).

2.2 Pemberian Kredit  Dalam Perbankan Konvensional

2.2.1 Pengertian Kredit

Dalam kehidupan perusahaan diabad keduapuluh ini, hampir-hampir tidak ada perusahaan yang tidak menikmati kredit. Bank dengan kredit bagai garam dan sayur, karena inti dari kegiatan bank adalah memberikan kredit atau bantuan permodalan agar usaha berjalan lancar dan meraih kemajuan-kemajuan. Setiap usaha apaitu disektor industri, perdagangan, pertanian atau perhubungan, besar atau kecil, memerlukan kredit yang berfungsi sebagai faktor produksi sehingga melalui bantuan kredit bank, usaha akan semakin besar dan berkembang.

Dalam kehidupan masyarak pun, kredit bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi. Bukan hanya dikota-kota besar saja istilah ini dikenal masyarakat, akan tetapi sampai dipelosok-pelosok desa, kata-kata kredit telah demikian populer.

Di dalam pemberian kredit terdapat dua pihak berkepentingan langsung yaitu pihak yang kelebihan uang disebut pemberi kredit (debitur) dan yang membutuhkan disebut penerima kredit (kreditur). Di sini terkaitlah faktor waktu antara pemberian kredit prestasi dan penerimaan kembali prestasi tersebut. Tergantung waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini adalah sesuatu hal yang abstrak, yang tak dapat diukur secara nyata, sukar untuk diraba.    ( Muchdarsyah Sinungan :    1991 : 1 ).

Pemberian fasilitas kredit adalah tulang punggung kegiatan perbankan bila memperhatikan neraca bank, maka terlihat bahwa sisi aktiva bank akan didominasi oleh besarnya jumlah kredit. Demikian juga bila mengamati sisi pendapatan bank, maka akan bisa ditemui bahwa pendapatan terbesar bank adalah dari pendapatan bunga dan propesi kredit.

Untuk mengetahui kredit, maka penulis akan membahas tentang arti kredit menurut Undang-Undang Perbankan dan menurut para ahli.

Pengertian kredit itu sendiri  mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata “Kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti “Kepercayaan” atau dalam bahasa latin “Creditum” yang berarti kepercayaan akan kebenaran (kellerman :  The New Grolier Webster International Dictionari : 237), dalam praktek sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara lain :

  1. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992  sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

  1. Menurut (Eric L, Kohler : Dictionary For Accountants : 1964 : 151), Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. (Dikutip oleh  Teguh Pudjo Muljono : 1990 : 9).
  2. Menurut (Rolling E, Thomas : 1997 : 6) “dalam pengertian umum kredit di dasarkan pada kepercayaan atas kemampuan sipeminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang”. (Dikutip dari Hadiwijaya : 1997 : 6).
  3. Menurut (Muchdarsyah Sinungan : 1991 : 3), “kredit adalah suatu pemberian persentasi atas suatu pihak kepada pihak yang lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontrak prestasi berupa bunga”.
  4. Menurut (Mac Leod : 1986 : 12), “kredit adalah suatu persentasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang. Barang-barang maupun jasa, dengan keyakinan bahwa ia akan bersedia dan mampu untuk membayar dengan harga yang sama dimasa yang akan datang”. (Dikutip dari Rachmat Firdaus : 1986 : 12).

Dari beberapa pengertian kredit diatas walaupun titik beratnya berbeda-beda, namun disimpulkan, bahwa pada dasarnya kredit itu mengundang unsur-unsur sebagai berikut :

  1. Adanya orang / badan yang memiliki uang, barang dan jasa yang tesedia untuk meminjamkan pada pihak lain yang lazim disebut kreditur
  2. Adanya pihak yang membutuhkan / meminjam uang,  barang dan jasa yang lazim disebut debitur
  3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur
  4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur
  5. Adanya perbedaan waktu antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya
  6. Adanya resiko yang mungkin timbul sepanjang jangka waktu antara saat memberikan dan pelunasan. (Teguh Pudjo Muljono : 1990 : 10).

2.2.2 Tujuan Dan Fungsi Kredit

2.2.2.1 Tujuan Kredit

Tujuan kredit, mencakup scope yang luas. Dua fungsi pokok yang saling berkaitan dari kredit adalah :

  1. Profitabilitas,            yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit

berupa yang diteguk dari pemungutan bunga.

  1. Safety,                       keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan-hambatan yang berarti

Bank selaku lembaga kredit melepaskan uangnya untuk kedua tujuan di atas dalam rangka mencapai tujuan itulah maka selukbeluk kegiatan bank untuk menjamin rentabilitas serta penjagaan posisi likuiditas perlu dilakukan dengan seksama. Mencapai keuntungan dengan aman adalah tujuan setiap usaha. ( Muchdarsyah Sinungan : 1991 : 5 ).

2.2.2.2 Fungsi Kredit

Fungsi kredit, di dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan dalam garis besar besarnya adalah sebagai berikut :

  1. Kredit dapat meningkatkan unility (daya guna) dari modal/uang.

Para penguasa menikmati kredit dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk baru. Pada asasnya melalui kredit terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

Dengan demikian dana yang mengendap di Bank (yang diperoleh dari para penyimpangan uang) tidaklah idle (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

  1. Kredit meningkatkan unility (daya guna) sesuatu barang.

1).    Produsen dengan bantuan kredit Bank dapat memperodusir bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan unility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/minyak goreng; peningkatan unility padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.

2).    Produsen dengan bantuan kredit dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke ketempat yang lebih bermanfaat.

Umpamanya bulgur yang kurang bermanfaat di Amerika dipindahkan/dikirim ke Indonesia. Seluruh barang-barang yang dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatannya barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan unility dari barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa kredit.

  1. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Kredit yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti giro bilyet, wesel, promes dan sebagainya, melalui kredit, peredaran uang chartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.

  1. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Karenanya manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurangannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan Bank untuk memperoleh bantuan pemodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan kredit yang diterima pengusaha dari Bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha untuk peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal oleh karena masalahnya dapat diatasi oleh Bank dengan kreditnya.

  1. Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi.

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain :

1).    Pengendalian inflasi

2).    Peningkatan ekspor

3).    Rehabilitasi prasarana

4).    Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok.

Untuk meneruskan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka kredit bank memegang peranan yang penting.

Arah kredit harus jelas berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif yaitu pengarahan kesektor-sektor yang produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh pada hajat hidup masyarakat.

Kredit Bank dijalankan secara selektif untuk menutup kemungkinan usaha-usaha yang bersifat spekulatif.

Tabungan masyarakat ditingkatkan dengan pengeluaran surat-surat berharga seperti deposito, sertifikat-sertifikat Bank (termasuk pula Tabanas dan Taska) sedangkan uang masyarakat yang tertanam itu disalurkan ke usaha-usaha yang produktif.

  1. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.

Para usahawan yang memperoleh kredit tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembangkan kedalam struktur pemodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan earnings (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Di lain pihak kredit yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negra.

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan  negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui kredit, pendapatan nasional akan bertambah.

  1. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Bank sebagai lembaga kredit tidak saja bergerak di dalam negri tapi juga di luar negri. Amerika Serikat yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankan keseluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa negara maju lainnya.

Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antara negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkambang atau yang sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat ringan yaitu bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang.

Melalui bantuan kredit antara negara yang istilahnya seringkali di dengar sebagai kredit G to G (government to government), maka hubungan antara negara pembeli dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan. ( Muchdarsyah Sinungan : 1991 : 6 ).

2.2.3 Jenis-jenis Kredit

Pada dasarnya kredit hanya satu macam saja bila dilihat dari pengertian yang terkandung didalamnya. Akan tetapi untuk membedakan kredit menurut faktor-faktor dan unsur-unsur yang ada dalam pengertian kredit, maka diadakanlah pembedaan-pembedaan kredit yang dapat kita bagi berdasarkan :

2.2.3.1 Jenis kredit menurut sifat penggunaan

  1. Kredit konsumtif

Kredit ini pergunakan oleh pinjaman untuk keperluan konsumsi, artinya uang akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian kredit ini tidaklah bernilai bila kita tinjau dari segi unility uang, akan tetapi hanya untuk membantu seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya.

  1. Kredit produktif

Kredit ini ditinjau untuk keperluan produksi dalam arti luas. Sebagaimana telah disinggung terdahulu dalam funsi kredit, maka melalui kredit produktif inilah suatu unilitry uang dan barang dapat terlihat dengan nyata. Teasnya kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha baik usaha-usaha produksi, perdagangan maupun investasi. ( Muchdarsyah Sinungan : 1991 : 10 ).

2.2.3.2 Jenis kredit menurut keperluannya.

  1. Kredit Produksi

Kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun peningkatan kealitatif yaitu peningkatan kualitas/mutu hasil produksi.

  1. Kredit Perdagangan

Kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang bersifat peningkatan unility of place dari sesuatu barang. Barang-barang yang dipergunakan ini ada juga yang diperlukan bagi industri. Misalnya untuk pabrik minyak kelapa.

Kredit perdagangan ini dapat terbagi dua yaitu :

  1. Kredit perdagangan dalam negri

Kredit perdagangan dalam negri ini dapat terjadi antara kota ataupun antara pulau. Fasilitas kredit yang diterima seorang pengusaha dipergunakannya untuk membeli barang yang dijualnya ditempat lain dengan harga yang lebih tinggi. Pelaksanaan pemberian kredit perdagangan baik perdagangan antara pulau maupun luar negri dilakukan dengan letter of kredit.

  1. Kredit perdagangan luar negri atau lebih dikenal dengan kredit ekspor dan impor.

Kredit perdagangan luar negri menyangkut perdagangan antara negara atau dengan perkataan lain, perdagangan antara pengusaha sesuatu negara dengan pengusaha negara lain. Bila kita mengimpor sesuatu barang dari negara lain maka fasilitas yang diterima dari bank adalah kredit impor. Demikian pula sebaliknya, bila kita menekspor barang ke suatu negara, maka kredit yang kita peroleh untuk keperluan tersebut disebut kredit ekspor. Pelaksanaan dari kredit impor dan ekspor ini pun menggunakan Letter Of  Credit.

Letter Of Credit pada dasarnya adalah :

Surat perintah dari pembeli (importir) kepada penjual (eksortir) untuk mengirimkan sejumlah barang yang tertera dalam L/C dengan jaminan uang akan dikirim bila mana syarat-syarat dalam L/C dapat dipenuhi oleh penjual (eksportir).

  1. Kredit Investasi

kredit investasi ini diberikan oleh bank kepada para pengusaha untuk keperluan investasi, berarti untuk penanaman modal, Dus kredit ini bukanlah untuk keperluan penambahan modal kerja akan tetapi untuk keperluan perbaikan antaupun pertambahan barang modal (capital goods) beserta fasilitas-fasilitas yang erat hubungannya dengan itu, misalnya untuk membangun pabrik, membeli/mengganti mesin-mesin dan sebagainya. Dalam rangka penanaman modal inilah kredit investasi menjadi populer dan secara langsung digerakan dan diawasi oleh Bank Sentral/Bank Indonesia. ( Muchdarsyah Sinungan : 1991 : 11 ).

2.2.3.3 Jenis kredit menurut jangka waktu

Untuk menghindari kekeliruan pengertian kiranya perlu ditegaskan bahwa waktu suatu kredit dikaitkan dengan perjanjian yang pertama kali dibuat, jadi dibutuhkan dengan sekali perjajian saja.

Pembedaan menurut jangka waktu kredit di Indonesia, disesuaikan dengan pengertian menurut peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

  1. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu selama-lamanya satu tahun. Jadi pemakaian itu tidak melebihi satu tahun
  2. Kredit jangka menegah, adalah kredit yang jangka waktunya antara satu s/d tiga tahun.
  3. Krdit jangka panjang, adalah kredit yang jangka waktunya melebihi tiga tahun.  ( Muchdarsyah Sinungan : 1991 : 16 ).

2.2.3.4 Jenis kredit menurut resiko pembiayaan.

Untuk menampung resiko yang mungkin terjadi/menimpa bank apabila ditinjau dari sumber dana pembiayaan untuk pemberian kredit tersebut yaitu dapat dibedakan antara lain :

  1. Kredit dari dana bank yang bersangkutan

Dasar kredit ini diberikan atas dasar kemampuan dari bank yang bersangkutan didalam mengumpulkan dana dari masyarakat yang menjadi nasabahnya baik berupa giro, deposito maupun modal sendiri dan pinjaman-pinjaman lainnya.

  1. Kredit dengan dana likwiditas Bank Indonesia

Sesuai dengan fungsinya bank sebagai “agent of development” khususnya pada bank-bank pemerintah, maka dalam pengembangan sektor-sektor perekonomian tertentu bank sentral telah memberikan berbagai fasilitas penyediaan “Dana Likwiditas”.

  1. Kredit kelolaan

Pelaksana kredit kelolaan ini hanya ada pada bank pemerintah saja dan nilainya rata-rata cukup besar. Penerimaan kredit ini banyak di antaranya proyek-proyek pemerintah, badan-badan usaha milik negara, walaupun terdapat pula perusahaan-perusahaan swasta.

  1. Kredit konsorsium.

Untuk membiayai proyek-proyek yang besar yang memerlukan dana yang besar dan dirasakan berat untuk ditanggung oleh satu bank, maka dibentuklah konsorsium dari beberapa bank untuk membiayai kredit.

  1. e. Joint Financing

Pada intinya seperti konsorsium pada pemerintah, joint financing ini dapat terjadi antara bank-bank swasta nasional, bank asing, yang beroperasi di Indonesia. Biasanya jaminannya pun juga diikat dalam bentuk Joint Collateral dengan resiko peripasu yaitu proposi dengan masing-masing baki debet yang diberikan oleh masing-masing bank. (Teguh Pudjo Muljono : 1990 : 39).

2.2.3.5 Jenis kredit menurut asal sumber dana.

Dengan terbukanya sistem perekonomian suatu negara memungkinkan pula suatu bank beroperasi jauh ke kawasan negara-negara lain. Oleh karena itu sumber-sumber dana perkreditan juga dapat diberikan oleh bank-bank yang berasal dari luar negri yang menanamkan dananya di Indonesia baik secara langsung maupun melalui cabangnya yang ada di Indonesia. Atas dasar situasi ini maka jenis-jenis kredit inipun juga dapat dibedakan, yaitu :

  1. Kredit yang sumber dananya berasal dari luar negri, baik dalam valuta asing maupun rupiah.
  2. Kredit yang sumber danaya berasal dari bank-bank di dalam negri ; dalam valuta rupiah. (Teguh Pudjo Muljono : 1990 : 40).

2.2.3.6 Jenis kredit menurut cara-cara pembiayaan.

Pada dasarnya pembagian kredit ini sama dengan pembagian kredit menurut resiko pembiayaannya, sama-sama ditinjau cara pengumpulan dana bank yang akan dipasarkan dalam bentuk kredit. (Teguh Pudjo Muljono :    1990 : 43).

2.2.3.7 Jenis kredit menurut sektor ekonomi.

Untuk kepentingan perencanaan pengembangan kegiatan perekonomian maka pembagian sektor-sektor ekonomi mempunyai arti yang penting. Penguasa moneter dan bank sentral mempunyai kepentingan utama dalam pembagian kredit menurut sektoral, sebagai alat perencanaan dan pengendalian kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan diambilnya. Bank-bank komersil sebagai alat dari penguasa moneter mau tidak mau juga harus memperhatikan pembagian kredit menurut sektor ekonomi ini, karena di samping untuk memenuhi ketentuan yang ada juga ternyata bermanfaat pula dalam perencanaan kredit yang akan diberikan/dipasarkan.

Secara garis besar pembagian kredit menurut sektor ekonomi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : (Bank Indonesia : pedoman penyusunan laporan bulanan bank-bank : 1982 : 24).

  1. Sektor pertanian, perkebunan dan sarana pertanian, meliputi :
    1. Pertanian tanaman pangan
    2. Pertanian tanaman perkebunan
    3. Perikanan
    4. Peternakan
    5. Kehutanan dan pemotongan kayu
    6. Pertumbuhan
    7. Sarana pertanian.
    8. Pertambangan :
      1. Minyak dan gas bumi
      2. Bijih logam
      3. Batubara
      4. Barang tambang linnya.
      5. Perindustrian :
        1. Industri makanan, minuman dan tembakau
        2. Industri makanan ternak dan ikan
        3. Industri tekstil, sandang dan kulit
        4. Industri kayu dan hasil-hasil kayu
        5. Industri kertas dan hasil-hasil kertas, percetakan dan penerbitan
        6. Industri pengolahan bahan kimia dan hasil kimia
        7. Industri pengolahan hasil tambang bukan logam
        8. Industri logam dasar
        9. Industri barang-barang logam, mesin-mesin dan peralatan
        10. Industri lainnya.
        11. Listrik, gas dan air
        12. Konstruksi :
          1. Perumahan sederhana
          2. Pasar Inpres
          3. Penyiapan tanah pemukiman trasmigrasi
          4. Pencetakan sawah
          5. Jalan raya dan jembatan
          6. Pelabuhan
          7. Imigrasi
          8. Listrik.
  1. Perdagangan, restoran dan hotel :
    1. Ekspor barang, barang setengah jadi, barang jadi, jasa-jasa
    2. Impor
    3. Pembelian dan pengumpulan barang dagangan dalam negri
    4. Distribusi
    5. Perdagangan eceran
    6. Restauran dan hotel.
    7. Pengangkatan, pergudangan dan komunikasi :
      1. Pengangkuatan umum
      2. Biro perjalanan
      3. Pergudangan
      4. Komunikasi.
      5. Jasa-jasa Dunia usaha :
        1. Real Estate
        2. Profesi selain Dokter
        3. Lainnya.
        4. Jasa-jasa sosial/masyarakat :
          1. Hubungan dan kebudayaan
          2. Kesehatan dan lain-lain. (Teguh Pudjo Muljono : 1990 : 40).

2.2.4 Manfaat Perkreditan

2.2.4.1 Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan    Debitur

Secara teoritis kebutuhan dana (modal) sebetulnya dapat dipenuhi dari berbagai sumber baik dari intern perusahaan maupun dari sumber-sumber ekstern. Secara mudah pola keperluan dana tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Pola kebutuhan dana/modal dari suatu kegiatan usaha dan alternatif pemenuhannya :

Pola Kebutuhan Dana

– saham biasa               – laba yang ditahan             – kredit modal kerja                          – donasi

– saham feven              – cadangan tujuan               – kredit investasi                               – hibah

– setoran modal            – cadangan rahasia             – kredit leveransiir                            – merger

pemilik.

– pembelanjaan intensif     – kredit non cash                               – pasar modal

dan seterusnya.                 – bank garansi dsb.                          – obligasi dsb.

(Sumber : Teguh Pudjo Muljono 1990 :55)

Gambar 2

Dari gambar diatas dengan mudah dapat diketahui peranan perkreditan dalam fungsinya sebagai supplier dana/modal bagi suatu perusahaan disamping berbagai sumber dana yang lain.

Beberapa keuntungan sumber-sumber dana dari sektor perkreditan :

  1. Relatip mudah diperoleh kalau memang usahanya betul-betul feasible
  2. Telah ada lembaga yang kuat di masyarakat perbankan yang menawarkan jasanya di bidang penyediaan dana (kredit)
  3. Biaya untuk memperoleh kredit (bunga, administrasi expense) dapat diperkirakan dengan tepat hingga memudahkan para pengusaha dalam menyusun rencana kerjanya untuk masa-masa yang akan datang
  4. Terdapat berbagai jenis kredit, berbagai bentuk penawaran modal (dana) hingga dapat dipilih dana yang paling cocok untuk kebutuhan modal perusahaan yang bersangkutan
  5. Dengan memperoleh kredit dari bank, debitur sekaligus juga akan memperoleh berbagai manfaat yang lain yaitu :

1).    Fasilitas perbankan yang lebih murah dalam transfer, clearing, pembukaan L/CD import, bank garansi dan lain-lain

2).    Bank juga menyediakan fasilitas-fasilitas konsultasi pasar, manajemen, keuangan, teknis, yuridis (dengan garis) pula kepada para debitur.

  1. Rahasia keuangan debitur akan lebih terlindung karena adanya ketentuan mengenai rahasia bank dalam Undang-undang Pokok Perbankan
  2. Dengan fasilitas kredit memungkinkan para debitur untuk memperuas dan mengembangkan usahanya dengan lebih luas
  3. Lembaga perkreditan yang dimiliki perbankan telah mempuyai ketentuan-ketentuan yuridis yang jelas sehingga memperkecil kemungkinan-kemugkinan suatu resiko sengketa dikemudian hari antara nasabah dengan bank sebagai penyedia dana
  4. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan dana bagi perusahaan debitur, untuk kredit investasi dapat disesuaikan dengan rencana pelunasan yang sesuai dengan kapasitas perusahaan yang bersangkutan, untuk kredit modal kerja dapat diperpanjang berulang-ulang dan lain-lain.

Disamping memberikan manfaat pemakaian dana dari bank dalam bentuk kredit, akan memberikan resiko yang besar apabila kredit tersebut digunakan :

  1. Untuk usaha-usaha yang sifatnya spekulatip
  2. Untuk usaha-usaha yang tidak direncanakan dan dikelola dengan baik
  3. Untuk keperluan-keperluan yang bersifat konsumtip
  4. Untuk penggunaan yang tidak tepat (modal kerja dipakai investasi dan lain-lain).

Hal-hal yang harus mendapatkan perhatian dari calon debitur apabila akan menggunakan dana (kredit) dalam bentuk valuta asing agar berhati-hati karena :

1).    Daya beli mata uang rupiah masih dapat dikatakan belum stabil atau masih terdapt kemungkinan penurunan daya beli rupiah dari waktu ke waktu yang lain

2).    Apabila debitur menerima kredit dalam valuta asing kemudian dibelanjakan di Indonesia dalam mata uang rupiah, maka pada saat pengambilannya akan ada kewajiban pembayaran kembali dalam valuta asing yang bersangkutan dengan kurs yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kurs pada saat menerima kredit.

2.2.4.2 Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan perbankan

Salah satu kegiatan pokok dari perbankan yaitu menerima/mengumpulkan dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk, kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam berbagai bentuk perkreditan. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai perantara keuangan ini (Financial Intermidiary) bank akan memperoleh manfaat antara lain :

  1. Memperoleh pendapatan bunga kredit yaitu selisih antara bunga kredit yang diterimanya dari para debitur, dikuragi dengan biaya-biaya overhead dalam mengelola kredit tersebut. Pendapatan bersih dari bunga atau sering juga disebut sebagai interest margin atau juga disebut sebagai spread, untuk perbankan di negara kita termasuk komponen pendapatan yang terbesar bagi perbankan tersebut
  2. Untuk menjaga Solvabilitas Usahanya.
  3. Dengan memberikan kredit akan membantu memasarkan jasa-jasa perbankan yang lain
  4. Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya
  5. Pemberian kredit untuk merebut pasar (market share) dalam industri perbankan
  6. Dengan pemberian kredit akan memungkinkan perbankan untuk mendidik para staf untuk mengenal kegiatan-kegiatan industri yang lain secara mendetail.

2.2.4.3 Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan pemerintah

Kepentingan pemerintah secara spesifik lagi terhadap kegiatan perkreditan dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Perkreditan dapat digunakan sebagi alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu
  2. Sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan moneter
  3. Perkreditan sebagai alat untuk menciptakan lapangan usaha/kegiatan
  4. Pemberian kredit sebagai alat peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat
  5. Perkreditan sebagai sumber pendapatan negara
  6. Penciptaan pasar dan lain-lain.

2.2.4.4 Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat luas

Masyarakat luas sebetulnya tidak mempunyai kepentingan langsung atas kegiatan perkreditan yang diberikan oleh perbankan. Namun ada kepentingan tidak langsung yang diharapkan dapat ikut dinikmatinya dari perkreditan yang disalurkan oleh perbankan antara lain :

  1. Dengan adanya kelancaran dari proses perkreditan diharapkan akan diperoleh adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat dan membuka lapangan usaha, lapang kerja baru, seakan menimbulkan kenaikan tingkat dan pendapatan dan pemerataan pendapatan di masyarakat.
  2. Untuk beberapa golongan profesional seperti konsultan, akuntan publik, notaris, assets appraisal dan lain-lain akan banyak menikmati manfaat dalam proses pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya, karena mereka ikut pula terlibat didalamnya,          antara lain :

1).    Konsultan – dalam penyusunan project proposal, feasibility study

2).    Akuntan publik – dalam memeriksa neraca dan laporan perhitungan laba rugi dari debitur

3).    Notaris – dalam pembuatan ikatan perjanjian kredit, pengikatan barang jaminan

4).    Assets appraisal – dalam penilaian barang-barang yang akan dijaminkan.

  1. Para pemilik dana yang disimpan di bank berharap agar dana yang dimilikinya dapat diterima kembali secara utuh beserta bunganya. Untuk itu kelancaran perkreditan pada bank yang bersangkutan akan merupakan jaminan dalam pengembalian dana yang disimpannya tersebut
  2. Dari masyarakat pengusaha akan sangat berkepentingan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dengan cara/prosedur yang mudah cepat serta dengan biaya yang relatip murah
  3. Bagi para pengelola pasar modal maka kebijaksanaan perkreditan terutama kebijaksanaan tentang suku bunga kredit akan sangat bermanfaat dalam penyusunan perencanaan kegiatan karena merupakan produk (jasa) substitusi satu sama lainnya
  4. Bagi para supplier bahan-bahan baku/barang jadi untuk para relasi usahanya akan merasa lebih terjamin pembayarannya karena bank menyediakan “non cash loan” yang berupa “bank garansi”, “Letter Of Credit” dan lain-lain. (Teguh Pudjo Muljono : 1990 : 53).

2.3 Analisa Peberian Kredit.

Sebelum melaksanakan kegiatan analisa kredit, yaitu membahas aspek-aspek yang mempengaruhi kegiatan usaha yang secara detail dan secara kritis, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu :

  1. Pemilihan pendekatan (approach) yang akan dipakai dalam melaksanakan analisa kredit itu sendiri
  2. Proses pengumpulan informasi yang lengkap yang akan diperlukan dalam kegiatan suatu analisa kredit
  3. Penentuan titik kritis suatu proyek.

Pemberian kredit yang diberikan oleh pihak lembaga atau bank harus melalui persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dengan tujuan untuk menjaga kredit yang diberikan agar mengurangi risiko kredit bermasalah.

Menurut Rahmat Firdaus (2001 : 39). Prinsip-prinsip pemberian kredit adalah sebagai berikut :

  1. Character (watak / kepribadian)

Charakter (watak/kepribadian) yaitu bank harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang berwatak baik dan dibuktikan dengan tingkah laku yang baik, selalu memegang teguh dan sebagainya.

  1. Capacity (kemampuan)

Capacity (kemampuan) yaitu bank harus yakin bahwa calon peminjam mampu menjalankan usahanya dengan baik atau mampu memdapatkan uang untuk sumber pelunasan utangnya.

  1. Capital (modal)

Capital ( modal) yaitu bank harus mengetahui beberapa banyak modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam, sehingga tidak seluruhnya mengandalkan pinjaman dari bank.

  1. Condition of Economy (kondisi ekonomi)

Condition of Economy (kondisi ekonomi) yaitu bank harus yakin bahwa kondisi ekonomi akan menunjang sekurang-kurangnya tidak menghambat kelancaran usaha yang akan dijalankan oleh calon peminjam.

  1. Collateral (jaminan atau agunan).

Collateral (jaminan/agunan) yaitu jaminan atau agunan apa yang dapat diberikan calon peminjam untuk tambahan pengamanan bagi bank atau kredit yang akan dilepas.

Selanjutnya terhadap 5C of  kredit diatas bisa ditambahkan, yaitu :

Covering (insursnce covering) yaitu penutupan asuransi atas kredit yang diberikan oleh bank tersebut atau penutupan asuransi atas barang-barang jaminan yang digunakan oleh debitur dan coverage yaitu jaminan yang diasuransikan.

Selain prinsip 5C diatas, terdapat juga prinsip-prinsip 5P. menurut Rahmat Firdaus (2001:42), terdiri dari :

  1. Party (golongan)

Party yaitu menggolongkan calon debitur kedalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan character, capacity, dan capitalnya dengan cara menilaikan 3C tersebut.

  1. Purpose (tujuan)

Purpose yaitu tujuan penggunaan dari kredit yang diajukkannya apakah memiliki Forword Linkage atau Backword Lingkage yang positif atau sebaliknya.

  1. Payment (sumber pembayaran)

Payment yaitu memperkarakan dan menghitung pandangan yang akan diperlukan perusahaan calon debitur sebagai sumber pengembalian kredit

  1. Profitabilitas (kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan)

Profitability yaitu berapa besar perolehan pendapatan/keuntungan yang akan diterima bank apabila memberi kredit kepada calon debitur tersebut.

  1. Protection (perlindungan).

Protection yaitu jaminan atau agunan yang bisa diberikan oleh calon  debitur untuk melindungi atau mengamankan dana yang diberikan bank.

Prinsip-prinsip pemberian kredit diatas merupakan suatu upaya yang ditempuh oleh pihak bank dalam rangka menjaga atau mengamankan dana yang diberikan kepada pihak kredit.

Selain prinsip-prinsip 5C dan 5P diatas, ada juga prinsip 3R, yaitu :

  1. Returns (hasil yang dicapai)

Returns (hasil yang dicapai) yaitu penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah mendapat kredit, apakah cukup untuk memadai untuk menutup pinjaman serta sekaligus memungkinkan pula usahanya untuk berkembang luas.

  1. Repayment (pembayaran)

Repayment (pembayaran) yaitu lanjutan daripada penilaian terhadap Returns diatas, kemudian diperhitungkan kemampuan jadwal serta jangka waktu pengembalian kredit.

  1. Risik Bearing Ability (kemampuan untuk menanggung resiko).

Risik Bearing Ability (kemampuan untuk menanggung resiko) yaitu kemampuan untuk menanggung risiko kegagalan andaikata terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkn misalnya perusahaan yang memiliki modal kuat, biasanya akan lebih kuat bersaing dibandingkan dengan perusahaan lain pihak bank dalam mempertimbangkan pemberian kredit sehat.

2.4 Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah

2.4.1 Pengertian Murabahah

Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Murabahah dilaksanakan atas dasar saling rela atau suka sama suka dengan tidak keluar dari aturan agama Islam. Didalamnya tidak terdapat penipuan dan ketidak jujuran, dan yang pasti saling terbuka adalah salah satunya syarat dalam pelaksanaan sistem murabahah.

Menurut Abdul Mannan  (1997 : 164), bahwa murabahah adalah kontrak yang bedasarkan perhitungan biaya ditambah sesuatu atau cost plus. Dalam hal ini berarti ada tambahan diluar dari harga pokok.

Menurut Warkum Sumitro (1996 : 36), murabahah adalah persetujuan jual beli sesuatu barang dengan harga sebesar harga poko ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Kesepakatan ini termasuk dengan pembayaran yang ditangguhkan dan juga meliputi cara pembayaran seekaligus.

Menurut A. Karnaen Purwaatmaja dan Syafi’i Antonio (1992 : 26), murabahah berarti pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan modal dan lebih jelasnya lagi adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penjual dan pembeli, pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan nasabah.

Bai’al murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai’al murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp. 10.000.000,-, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp. 750.000,- dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp. 10.750.000,-. pada umumnya si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, sebesar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran, kalau memang akan dibayar secara angsuran (Muhammad Syafi’i Antonio : 2000 : 145).

Jadi singkatnya murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contract, karena dalam murabahah ditentukan beberapa required of profitnya (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah sipenjual harus memberi tahu pemberian tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Selama akad belum berakhir maka harga jual beli tidak boleh berubah. Apabila terjadi perubahan maka akad tersebut akan menjadi batal. Cara pembayaran jangka waktunya disepakati angsuran ini disebut bai’bi tsaman ajil.

Melalui akad murabahah ini nasabah atau konsumen dapat memenuhi kebutuhan untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediskan uang tunai lebih dulu. Dengan kata lain nasabah atau konsumen telah memperoleh pembayaran dari bank atau lembaga non bank. (Drs. Zainul Arifin : 2006 : 23).

2.4.2 Dasar Hukum

Yang dijadikan hukum tentang murabahah adalah Q.S Al-Baqarah ayat 275, yaitu :

¨@ymr&ur ª!$# yìø‹t7ø9$# tP§ymur (#4qt/Ìh9$# ….

“…Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.          (Al-Qur’an dan terjemah : Depag RI).

Dari ayat di atas telah jelas bahwa jual beli itu dihalalkan dan riba itu di haramkan

Dari Su’aib ar-Rumi’ r.a, bahwa Rasulullah bersabda :

عَنْ صَالِحٍ بْنِ مُهَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلََّّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ثَلاَََثُ فِيْهِنََّ الْبَيْعَ اِلَى اَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاَخَلاَطُ الْبِرُّ بِالشَّحِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ

“Tiga hal yang di dalamya terdapat keberkahan : jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bahkan untuk dijual”. (Subulussalam, HR. Ibnu Majah : 147).

Dalam surat lain An-nisa, ayat 29 yang dijadikan landasan hukum tentang murabahah adalah :

$yg•ƒr’¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#qãYtB#uä Ÿw (#þqè=à2ù’s? Nä3s9ºuqøBr& Mà6oY÷t/ È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ HwÎ) br& šcqä3s? ¸ot»pgÏB `tã <Ú#ts? öNä3ZÏiB 4 Ÿwur (#þqè=çFø)s? öNä3|¡àÿRr& 4 ¨bÎ) ©!$# tb%x. öNä3Î/ $VJŠÏmu‘ ÇËÒÈ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlangsung dengan suka sama suka diantara kamu”. (Al-Qur’an dan terjemah : Depag RI).

Dalam ayat tersebut dikemukakan bahwa dasar menjadikan perniagaan hal perniagaan adalah saling ridho antara kedua belah piahak walau terdapat keuntungan yang banyak.

Jual beli hanya dengan saling ridho atau dengan kata lain suka sama suka. Oleh karena suka sama suka (kerelaan) itu adalah termasuk jual beli secara al murabahah diatas, hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak.

Jamian adalah salah satu syarat diantara sekian banyak syarat yang telah ditentukan dalam pembiayaan murabahah.. Jaminan diperlukan untuk memperkecil resiko-resiko yang merugikan bank serta untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali  atas hutang yang diterima dari bank.

Dalam surat al-baqarah ayat 283 yang menjadi landasan hukum tentang jaminan adalah :

bÎ)ur óOçFZä. 4’n?tã 9xÿy™ öNs9ur (#r߉Éfs? $Y6Ï?%x. Ö`»yd̍sù ×p|Êqç7ø)¨B ( ÷bÎ*sù z`ÏBr& Nä3àÒ÷èt/ $VÒ÷èt/ ÏjŠxsã‹ù=sù “Ï%©!$# z`ÏJè?øt$# ¼çmtFuZ»tBr& È,­Gu‹ø9ur ©!$# ¼çm­/u‘ 3 Ÿwur (#qßJçGõ3s? noy‰»yg¤±9$# 4 `tBur $ygôJçGò6tƒ ÿ¼çm¯RÎ*sù ÖNÏO#uä ¼çmç6ù=s% 3 ª!$#ur $yJÎ/ tbqè=yJ÷ès? ÒOŠÎ=tæ ÇËÑÌÈ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegan (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Qur’an dan terjemah : Depag RI).

Maksud ayat diatas adalah “apabila sedang bermuamalah tidak secara tunai sedangkan tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipeganga (jaminan)” maksudnya ; apabila Barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak saling mempercayai. Namun apabila saling mempercayai antara pemberi pinjaman dan peminjam maka tidak diharuskan adanya tanggungan. (Al-quran Digital : 1 : 283 “www.alqur’an-digilat.com”).

Jadi jaminan dalam pembiayaan murabahah ini sifatnya mengikat yaitu menghindari agar si peminjam atau si pemesan tidak main-main dengan pesanannya.

2.5 Analisa Pembiayaan Murabahah

2.5.1 Murabahah Sebagai Produk

Produk merupakan alat pemuas kebutuhan konsumen. Produk diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sebab jika produk tersebut tidak mengikuti selera dan keinginan konsumen maka pada nantinya produk tersebut akan ditinggalkan konsumen. Berikut definisi produk menurut Kotler ( 1993 : 124), mengemukakan sebagai berikut : “Produk adalah sesuatu yang ditawarkan ke dalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan atau suatu kebutuhan”.

Sedangkan menurut Mc Carthy (1978 : 237), berpendapat sebagai berikut mengenai definisi produk : “ Produk adalah suatu kemampuan memberikan kepuasan, penggunaaan, atau kemungkinan keuntungan yang diharapkan oleh pelanggan”.

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa produk adalah suatu barang dan jasa atau segala sesuatu yang dapat digunakan atau dikonsumsikan setiap manusia atau segala sesuatu yang dapat digunakan atau keinginan dimana didalamnya mencakup berbagai atribut yang dapat terlihat seperti pembungkusan, warna, harga, merek, dan juga atribut yang terlihat seperti yang tidak terlihat seperti pelayanan dan kepuasan dari produk tersebut.

2.5.2 Jenis-jenis Murabahah

Menurut Wiroso, SE, MBA (32 : 2005), Menyatakan  bahwa murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

  1. Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada murabahah ini tidak terpengaruh atau terikat langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.
  2. Murabahah berdasarkan pesanan, maksudnya Bank Syariah baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan pada murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.

Murabahah berdasarkan pesanan dibedakan menjadi dua, yaitu :

  1. Bersifat mengikat, maksudnya apabila sudah pesan harus beli
  2. Bersifat tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, maka nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

Tahapan murabahah berdasarkan pesanan dapat dijelaskan sebagai berikut :

  1. Nasabah melakukan pesanan barang yang akan dibeli kepada Bank Syariah, dan dilakukan negosiasi terhadap harga barang dan keuntungan, syarat penyerahan barang dan syarat pembayaran barang. Dalam proses ini ada yang bersifat mengikat dan yang bersifat tidak mengikat.
  2. Setelah diperoleh kesepakatan dengan nasabah, bank syariah mencari barang yang dipesan (melakukan pengadaan barang kepada pemasok). Bank syariah juga melakukan negosiasi terhadap harga barang, syarat penyerahan, dan syarat pembayaran. Pengadaan barang yang dipesan nasabah merupakan tanggun jawab bank sebagai penjual
  3. Setelah diperoleh kesepakatan antara bank syariah dan pemasok, dilakukan proses jual barang dan penyerahan barang dari pemasok ke bank syariah
  4. Setelah barang secara menjadi milik bank syariah, dilakukan proses akad jual beli murabahah
  5. Penyerahan barang dari penjual yaitu bank syariah kepada pembeli yaitu nasabah, dengan memperhatikan syarat penyerahan barangnya.
  6. Tahap akhir adalah dilakukan pembayaran yang dapat dilakukan dengan tunai atau tangguh sesuai kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah.

Apabila Bank Syariah melaksanakan murabahah berdasrkan pesanan, terdapat beberapa risiko yang terkandung dalam transaksi tersebut yaitu antara lain :

  1. Murabahah berdasarkan pesanan tidak mengikat

Risiko bagi Bank yang timbul dari transaksi murabahah berdasarkan pesanan dengan sifat tidak mengikat adalah, setelah Bank membeli barang sesuai pesanan pembeli, nasabah menbatalkan barang yang dipesan tersebut.

  1. Murabahah berdasarkan pesanan bersifat mengikat

Risiko atas transaksi murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat ini adalah lebih kecil daripada transaksi murabahah berdasarkan pesanan yang besifat tidak mengikat. Salah satu cara mengikat nasabah adalah Bank Syariah meminta uang muka kepada nasabah dan harus disetor ke Bank Syariah.

2.5.3 Karakteristik Produk Syariah

  1. Terhindar dari unsur riba

Karakteistik produk yang ada di bank syariah dipastikan untuk menghindari adanya hal-hal yang berbau riba (haram), karena didalam melakukan pembiayaan, khususnya pembiayaan murabahah, tidak adanya tambahan atas pokok dari harga yang telah disepakati karena selain diharamkan itu bisa menghambat produksi.

Perbedaan pokok antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba bagi perbankan syariah. Riba dilarang sedangkan jual beli dihalalkan. Dengan demikian, maka membayar dan menerima bunga pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan itu dilarang.

Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batasan wajar.

Dasar hukum yang diambil dari Al-Qur’an yang berkaitan dengan riba.

¨@ymr&ur ª!$# yìø‹t7ø9$# tP§ymur (#4qt/Ìh9$# ….

“…Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al-Qur’an dan terjemah : Depag RI).

  1. Terhindar dari unsur Gharar dan Maisyir

Seperti halnya riba, para ulama fiqih sepakat bahwa transaksi yang mengandung unsur gharar dan maisyir dilarang. Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak orang lain. Maisir adalah judi atau gambling, Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun penyerahan objek akad tersebut. Gharar sangat terkait erat dengan adanya unsur judi atau gambling.

Secara fiqih, perjudian didefinisikan sebagai permainan dengan salah satu pihak harus menanggung pihak lainnya sebagai akibat hasil permainan tersebut. Perjudian adalah permainan games of chance. Perdagangan yang berbentuk perjudian yang semata-mata berdasarkan pada spekulasi yang melibatkan resiko dan ketidak pastian adalah dilarang dalam Islam.

Dasar hukum yang diambil dari Al-Qur’an yang berkaitan dengan Gharar dan Maesir adalah Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 3, yaitu :

ôMtBÌhãm ãNä3ø‹n=tæ èptGøŠyJø9$# ãP¤$!$#ur ãNøtm:ur ͍ƒÌ“Yσø:$# !$tBur ¨@Ïdé& ΎötóÏ9 «!$# ¾ÏmÎ/ èps)ÏZy‚÷ZßJø9$#ur äosŒqè%öqyJø9$#ur èptƒÏjŠuŽtIßJø9$#ur èpys‹ÏܨZ9$#ur !$tBur Ÿ@x.r& ßìç7¡¡9$# žwÎ) $tB ÷LäêøŠ©.sŒ $tBur yxÎ/èŒ ’n?tã É=ÝÁ‘Z9$# br&ur (#qßJÅ¡ø)tFó¡s? ÉO»s9ø—F{$$Î/ 4 öNä3Ï9ºsŒ î,ó¡Ïù 3 tPöqu‹ø9$# }§Í³tƒ tûïÏ%©!$# (#rãxÿx. `ÏB öNä3ÏZƒÏŠ Ÿxsù öNèdöqt±øƒrB Èböqt±÷z$#ur 4 tPöqu‹ø9$# àMù=yJø.r& öNä3s9 öNä3oYƒÏŠ àMôJoÿøCr&ur öNä3ø‹n=tæ ÓÉLyJ÷èÏR àMŠÅÊu‘ur ãNä3s9 zN»n=ó™M}$# $YYƒÏŠ 4 Ç`yJsù §äÜôÊ$# ’Îû >p|ÁuKøƒxC uŽöxî 7#ÏR$yftGãB 5OøO\b}   ¨bÎ*sù ©!$# ֑qàÿxî ÒO‹Ïm§‘ ÇÌÈ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”. (Al-Qur’an dan terjemah : Depag RI).

Penjelasan ahli tafsir tentang ayat ini adalah dengan merujuk pada kebiasaan orang arab jahiliyah. Mereka mengambil tiga anak panah yang masing-masing bertuliskan “lakukanlah”, “jangan lakukanlah” dan yang ketiga tidak bertuliskan apa-apa. Bila mereka hendak melakukan perbuatan, mereka minta kepada juru kunci Ka’bah mengambil sebuah anak panah, dan apa yang terdapat pada anak panah merupakan perbuatan yang mereka lakukan. Jika terambil anak panah yang tidak bertuliskan apa-apa, mereka akan melakukan pengundian lagi.

Maka dengan merujuk kesana pihak perbankan syariah dalam menjual produknya selalu berusaha untuk menghindari unsur gaharar dan maisir begitu pula dengan riba.

2.5.4 Harga

Menurut Yazid (2001 : 227), harga adalah pertimbangan penetapan sebuah jasa mencakup biaya-biaya yang moneter dan non moneter yang sebuah jasa mencakup pengorbanan-pengorbanan berupa waktu, upaya-upaya yang bersifat fisik biaya-biaya sensor dan biaya-biaya psikologis.

Menurut Adrian Payne ( 2000 : 28), harga adalah harga yang dibayar dan cara-cara atau syarat-syarat yang berhubungan dengan penjualannya.

Harga dalam istilah murabahah adalah margin keuntungan. Penetapan harga merupakan hal yang sangat sulit diantara unsur-unsur pemasaran. Dalam penetapan harga harus diperhatikan dan dipertimbangkan mengenai situasi dan kompetensi dan nilai jasa yang diinginkan oleh konsumen. Setiap perusahaan yang menetapkan harga akan memilki beberapa tujuan. Adapun beberapa contoh tujuan penetapan harga diataranya adalah :

  1. Mendapatkan posisi pasar
  2. Mencari kinerja keuangan
  3. Penentuan posisi produk
  4. Merangsang permintaan
  5. Mempengaruhi keuangan.

2.5.5 Proses

  1. Rukun Murabahah (jual-beli)
    1. Penjual (Ba’i)

1).    Bank berhak menentukan supplier dalam pembelian barang

2).    Apabila nasabah menunjukan supplier lain, maka bank berhak melakukan penilaian terhadap supplier tersebut untuk menentukan apakah supplier layak atau tidak (sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Bank)

3).    Bank memberikan Purchase Order (PO) sesuai kesepakatan dengan nasabah kepada supplier agar barang tersebut dikirim ke nasabah

4).    Bank akan langsung mentransfer uang pembelian barang kepada penjual/supplier, bukan diberikan/ditranfer langsung kepada nasabah.

  1. Pembeli (Musytaria)

1).    Nasabah harus cakap hukum

2).    Memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar.

  1. Objek jual beli

1).    Pembelian rumah / gedung atau sejenisnya

2).    Pembelian kendaraan / alat transfortasi

3).    Pembelian alat-alat industri

4).    Pembelian asset lain yang tidak bertentangan dengan Syari’at Islam.

  1. Harga

1).    Ketentuan harga jual (pricing) ditetapkan diawal perjanjian dan tidak boleh berubah selama waktu perjanjian

2).    Apabila nasabah memberikan uang maka (down payment) pada saat yang sama, maka uang muka nasabah tersebut sudah dianggap sebagai angsuran pertamanya. Secara otomatis pula merugikan jumlah total angsuran / kewajiban yang harus dibayar. Akad jual beli yang dibuat antara bank dan nasabah tetap berpedoman kepada harga jual beli awal yang telah disepakati bersama dan tergantung dalam perjanjian pembiayan.

  1. Ijab Qobul
  2. Syarat Murabahah (jual beli)
    1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
    2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
    3. Kontrak harus bebas dari riba
    4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
    5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Secara prinsip jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan :

  1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
  2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
  3. Membatalkan kontrak.

Jual beli secara Al murabahah diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembeli (murobahah KPP), hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.

Janji pemesanan untuk membeli barang dalam bai’ al murabahah bisa merupakan janji yang mengikat. Para ulama syariah terdahulu bersepakat bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan itu. Dewasa ini, The Islamic Fiqih Academy juga menetapkan hukum yang sama. Alasannya, pembeli barang pada saat awal telah memberikan pilihan kepada pemesan untuk tetap membeli barang itu atau menolaknya.

Penawaran untuk nantinya tetap memberikan atau menolak dilakukan karena pada saat transaksi awal orang tersebut tak memiliki barang yang hendak dijangkau. Menjual barang yang tidak dimiliki adalah tindakan yang dilarang syariah karena termasuk bai’ al fudhuli. Para ulama syariah terdahulu telah memberikan alasan secara rinci mengenai pelarangan tersebut. Namun, beberapa ulama syariah moderen menunjukkan bahwa konteks jual beli murabahah jenis ini dimana “belum ada barang” berbeda dengan “menjual tanpa kepemilikan barang”. Mereka berpendapat bahwa janji untuk membeli barang tersebut bisa mengikat pemesanan. Terlebih lagi bila si nasabah bisa “pergi” begitu saja akan sangat merugikan pihak bank atau penyediaan barang. Barang sah dibeli sesuai dengan pesanannya tetapi ia meninggalkan begitu saja. Oleh karena itu para ekonomi dan ulama kontemporer menetapkan bahwa si nasabah terikat hukumnya. Hal ini demi menghindari “kemudharatan”. (Muhammad Syafi’i Antonia : 2000 : 146 ).

  1. Menganalisa Nasabah

Dalam melakukan analisa pihak perbankan syariah terhadap nasabah, tentang kelayakan nasabah untuk melakukan pembiayaan tersebut dan layak untuk menerima pembiayaan tersebut setelah melalui beberapa proses analisa, diantaranya adalah sebagai berikut :

  1. a. Carakter

Manfaat dari penilaian soal character ini untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas secara tekad baik yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dari calon debitur.

  1. b. Capacity

Yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank.

  1. c. Capital

Yaitu jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Hal ini kelihatannya kontradiktip dengan tujuan kredit yang berfungsi sebagai penyedia dana. Namun memang demikianlah halnya dalam kaitan business yang murni, semakin kaya seseorang ia semakin dipercaya untuk memperoleh kredit.

  1. d. Colateral

Yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam/debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat collateral yaitu sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal.

  1. e. Condition

Yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

  1. f. Constraint

Yang dimaksud dengan constraint disini yaitu batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan busniess di suatu tempat. (Teguh Pudjo Muljono : 1990 : 11).

  1. Risiko.

Menurut Barmantyo Djohan Putro, Risiko adalah ketidakpastian yang tidak diketahui tingkat probabilitas kejadiannya, atau resiko adalah ketidak pastian yang bisa dikuantitaskan yang dapat menyebabkan kerugian atau kehilangan.

Resiko disebabkan karena ketidakpastian, dimana kondisi tersebut disebabkan oleh jarak waktu dimulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan itu berakhir.

2.5.6 Resiko Pembiayaan

  1. Bagi Bank

Nasabah yang sudah membeli barang dari bank, banyak yang tidak tepat dalam pembayarannya, maksudnya ketika jatuh tempo dalam pembayaran nasabah tersebut tidak membayar tepat pada waktunya, bahkan sebagai    kecil 1 nasabah tidak meneruskan pembayaran dengan berbagai alasan sehingga bank menderita kerugian.

  1. Bagi Nasabah

Apabila nasabahnya tidak melakuakn pembayaran bukan karena yang bersangkutan tidak mampu, tetapi yang bersangkutan mampu dan tidak membayar, maka bank diperkenakan untuk mengenakan denda. Perlu diingat bahwa denda tersebut merupakan hukuman atas kesengajaanya. Dan hasil denda tersebut harus disalurkan sebagai dana kebajikan.

2.6 Perbedaan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Namun, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya.

2.6.1 Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hokum itu hanya berdasarkan hokum positif berkala, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumul qiamah nanti.

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti :

Rukun, seperti :

  1. Penjual
  2. Pembeli
  3. Barang
  4. Harga
  5. Akad/ijab qabul

Syarat, seperti :

  1. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah
  2. Harga barang dan jasa harus jelas
  3. Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transfortasi
  4. Barang yang ditranskasikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi short sale dalam pasar modal.

(Muhammad Syafi’i Antonio : 2000 : 193).

2.6.2 Perbedaan Falsafah

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan system bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional justru kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, di mana untuk menghindari system bunga maka system yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Pada dasarnya, semua jenis transaksi perniagaan melalui bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsure bunga (riba). Riba secara sederhana berarti system bunga berbunga atau compoung interest yang dalam semua prosesnya bias mengakibatkan membengkaknya kewajiban salah satu pihak.       (Sigit Triandaru dan Totok Budisantosa : 2006 :156).

2.6.3 Konsep Pengelolaan Dana Nasabah

Dalam system bank syariah dana nasabah dikelola dalm bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi berbeda dengan deposito pada bank konvensional di mana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkan, bank syariah harus dapat memenuhinya. Akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Sesuai dengan fungsi bank sebagai intermediary yaitu lembaga keuangan penyaluran dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi kemudian dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam transaksi perniagaan yang diperbolehkan ke dalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabahnya. Namun jika keuntungannya kecil otomatis semakin kecil pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya. (Sigit Triandaru dan Totok Budisantosa : 2006 :156).

2.6.4 Kewajiban Mengelola Zakat

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial (zakat, infak, sedekah). (Sigit Triandaru dan Totok Budisantosa : 2006 :156).

2.6.5 Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tapi unsure yang amat membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan pengawas syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. (Muhammad Syafi’i Antonio : 2000 : 193).

2.6.6 Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Dalam bank syariah bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak trlapas dari saringan syariah. Karena itu bak syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan.

Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan di setujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok diantaranya :

  1. Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
  2. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
  3. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
  4. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
  5. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh masal?
  6. Apakah proyek dapat mengurangi syiar Islam, baik secara langsung atau tidak langsung.?

2.6.7 Lingkungan Kerja dan Corporate Culture

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddiq harus melandasi setiap karyawann sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu karyawan bank syariah harus skillful dan professional (Fathanah). Dan mampu melakukan tugas secara team work di mana informasi merata di seluruh fungsional (tabligh). Demikian pula dalam hal reward dan punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Selain itu cara berfikir dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah, akhlaq harus senantiasa terjaga. Nabi mengatakan bahwa senyum adalah shadaqah.

Secara ringkas perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4

Perbedaan Antara Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

No

Bank Syariah

Bank Konvensional

1

Melakukan investasi-investasi Investasi yang halal dan haram

2

Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa Memakai perangkat bunga

3

Profit dan falah oriented Profit oriented

4

Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur

5

Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Syariah Tidak terdapat dewan sejedis.

6

Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha Besarnya tetap

(Muhammad Syafi’i Antonio : 2000 : 198).

Sistem bagi hasil dalam perbankan syarah sering menjadi bahan pertanyaan dan selalu dibandingkan dengan system bunga dalam perbankan konvensional. Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso ( 2006 : 157) perbandingan antara sistem bagi hasil dengan bunga bisa dilihat dari tabel berikut ;

Tabel 5

Perbandingan Sistem Bunga Dengan Bagi Hasil

NO

Sistem Bunga

Sistem Bagi Hasil

1

Penentuan suku benga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi

2

Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan Besarnya rasio (nisbah) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh

3

Tidak tergatung kepada kinerja usaha jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik Tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan

4

Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk Agama Islam Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil

5

Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan di tanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Moga Bermanfaat …. ” Tolong Tinggalkan Comment ” ….

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: